Dewan Nasional “AMAN” Desak Pemda Malteng Segera Terbitkan Perda Negeri Adat

Ambon-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku melalui Dewan Nasional AMAN Yulia  Awayakuany,  meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera menetapkan Perda tentang Negeri Adat, hal ini dimaksudkan agar hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi.

Menurutnya, rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (PPHMA) telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tetapi sampai saat ini belum ada  pengesahan menjadi peraturan daerah.

Yulia Awayakuany yang juga Ina Latu Negeri Tananahu mengakui, AMAN terus membangun komunikasi politik dengan DPRD dan pemerintah daerah setempat maupun pemerintah provinsi Maluku untuk mengundangkan Perda Negeri Adat sebagai implementasi dari Nawacita Presiden Joko Widodo

Ia juga mengakui, ada paradigma keliru yang memandang Perda PPHMA sebagai ancaman bagi investasi sehingga menjadi alasan utama pemerintah daerah untuk tidak mengesahkan perda tersebut. Kebijakan ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat adat dan hak mereka.

Sementara Itu Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal saat acara penancapan dan pencanangan  pembangunan rumah adat Baileu Pasune Waralatu Negeri Tananahu beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah daerah dan DPRD Maluku Tengah secepatnya akan menetapkan Perda Negeri Adat.

Perlindungan hak-hak masyarakat adat

Menurut Tuasikal  hal ini penting untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah.

Tuasikal menambahkan, pemerintah harus mengupayakan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan adanya Perda negeri adat dapat memproteksi berbagai persoalan seperti batas petuanan antara negeri adat.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *