Berita Malteng – Dinas Pertanian Provinsi Maluku memfasilitasi Rapat Koordinasi Percepatan Pembiayaan Petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dan Asuransi Tani di Kabupaten Maluku Tengah.
Kegiatan ini dibuka Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa mewakili Penjabat Bupati Maluku Tengah berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Maluku Tengah, Selasa (25/10).
Dalam sambutanya dikatakan, sektor pertanian merupakan salah satu andalan bagi perekonomian di Provinsi Maluku Tengah dan Maluku. Hal tersebut sejalan dengan ditetapkanya Maluku Tengah sebagai salah satu lumbung pangan setelah Kabupaten Buru dan Seram Bagian Barat (SBB).
Diakui pascah Pandemic Covid 19 akses dunia usaha terutama petani terkendala permodalan hal ini disebabkan persyaratan yang sulit, keterbatasan informasi, aksesibilitas pemasaran juga terbatas, padahal pemerintah melalui perbankan telah menyiapkan akses permodalan dalam bentuk KUR guna mendorong peningkatan kualitas dan kwantitas produksi pertanian.
Diakui penyerapan permodalan berupa KUR Pertanian masih rendah di Maluku Tengah yang hingga September 2022 baru terserap 38 miliar dari Rp 900 miliar yang disediakan pemerintah.
Diharapkan dengan percepatan realiasi KUR akan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian termasuk juga dimanfaatkan bagi pengembangan komoditas penyumbang inflasi di Maluku yang berasal dari volatile food seperti Bawang,cabai kedelai,jagung dan peternakan.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, Rakor bertujuan menyatukan persepsi dalam rangka meningkatkan penyerapan akses keuangan dan asuransi tani, mengingat penyerapan KUR di Maluku hingga mendekati akhir tahun sangat kecil dari target Rp900 miliar.
Begitu juga Asuransi Usaha Tani Padi padi (AUTP) yang dipersiapkan pemerintah, hingga saat ini belum terealisasi sama sekali, padahal pemerintah menyiapkan subsidi 80 persen dari total premi asuransi, sehingga petani hanya membayar 36.000 per hektare per musim tanam.
Dari 11 Kabupaten Kota di Maluku, tingkat penyerapan KUR yakni Kabupaten Buru mencapai Rp39 Miliar, disusul Maluku tengah Rp38 Miliar sementara sembilan kabupaten kota lainnya penyerapan paling rendah bahkan Kota Tual baru mencapai Rp108 juta.
Hal ini, lanjut Tauda, yang menjadi alasan dalam proyek perubahan PKN II reformer memilih Kabupaten Maluku Tengah dan Buru sebagai lokus pilot proyek percepatan penyerapan KUR dan asuransi tani di Provinsi Maluku.
Program Strategi Pelibatan Stakeholder Dalam Optimalisasi Pembiayaan Petani (PELITA Si TANI) serta Fasilitator Keuangan Mitra Tani (FKMT) yang baru diluncurkan, bertujuan mengoptimalkan peran kelompok kepentingan melalui kolaborasi untuk meningkatkan akses keuangan para petani di Maluku.
Dikatakan, FKMT nantinya akan memfasilitasi dan mendampingi petani atau kelompok tani yang akan mengakses modal usaha melalui KUR pertanian dan akses AUTP, sehingga diharapkan melalui inovasi ini akan meningkatkan penyerapan KUR pertanian dan asuransi tani di Maluku.
Dijelaskan untuk tahun 2023, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai daerah sentra pangan khusus beras mendapat dukungan pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional Food Estate akan dikembangkan komoditas strategis antara lain kedelai seluas 3.250 ha, jagung 1000 ha, termasuk juga secara reguler untuk pengembangan padi sawah, peternakan, perkebunan dan tanaman holtikultura.
Diharapkan dengan peningkatan akses keuangan petani melalui KUR dan asuransi tani akan meningkatkan skala usaha petani yang lebih besar.
Menurut Ilham strategi optimalisasi percepatan pembiayaan petani sekaligus sebagai proyek perubahan pada PKN Tingkat II antara lain, Pembentukan Tim Kerja Percepatan Pembiayaan Petani, Pembentukan Fasilitator Keuangan Mitra Tani (Penyuluh Pertanian), Memfasilitasi KUR Pertanian dan Asuransi Tani.
Dia berharap percepatan realiasi KUR akan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian termasuk juga dimanfaatkan bagi pengembangan komoditas penyumbang inflasi di Maluku yang berasal dari volatile food seperti cabai dan bawang merah.DMS
