Ambon (DMS) – Dinas Kehutanan Provisinsi Maluku menggandeng Universitas Pattimura Ambon menggelar Seminar Nasional Kehutanan Nasional 2024 mendorong sinergitas mitigasi perubahan iklim (Cilmate Change), dibuka Pj Gubernur Maluku Sadali le, Kamis (24/10).
Seminar Nasional Kehutanan 2024 mengusung tema “Transformasi Pembangunan Kehutanan Menuju Tata Kelola Hutan Berkelanjutan” dihadiri 200 peserta dari unsur birokrat, akademisi, pelaku usaha kehutanan dan pemerhati lingkungan dan kehutanan
Setidaknya empat isu utama dibahas dalam dalam seminar ini diantaranya dampak rumah kaca, dampak rencana ketahanan pangan dan energy nasional, hak ulayat masyarakat adat serta pelestarian hutan berkelanjutan pulau-pulau kecil.
Pejabat Gubernur Maluku Sadali le menyatakan pemerintah Provinsi Maluku mendukung berbagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satunya membentuk kelompok kerja guna percepatan penurunan emisi gas rumah kaca diangka 32 persen.
Disebutkan Maluku memiliki spesifikasi lingkungan hidup yang berbeda selain terdiri dari ribuan pulau, disana juga terdapat hak ulayat masyarakat adat yang tidak boleh dikesampingkan.
Oleh sebab itu, isu kearifan lokal perlu menjadi salah satu rekomendasi yang harus mendapat perhatian pemerintah.
Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy, memandang baik seminar ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan atmosfer akademik yang baik di Fakultas Kehutanan Unpatti.
Melalui seminar tersebut, Leiwakabessy, berharap melahirkan inovasi dan strategi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lahan lainnya, sekaligus dapat menjembatani kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat, dalam upaya mengatasi tantangan perubahan iklim.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLKH, Erwan Sudaryanto Untuk itu, menyebutkan kementerian LHK konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat adat dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan terus dilanjutkan.
Diakui Maluku memiliki spesifikasi hutan dan lingkungan hidup yang berbeda, karena dipengaruhi kepemilikan hak ulayat masyarakat adat.
Oleh karena itu gagasan pendekatan kearifan lokal perlu dilakukan dengan pemetaan kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu kategori hutan produksi,konservasi dan hutan lindung.
Ketua Panitia Haikal Baadila menjelaskan, seminar ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim berbasis FOLU di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHL).
Seminar ini dilakukan untuk mendorong tercapainya tujuan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, kesinambungan produksi, konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan, manfaat ekonomi dan kelembagaan.
Seminar tersebut mengundang beberapa pembicara utama dari kalangan pejabat terkait, pakar, dan praktisi, diantaranya Pejabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Erwan Sudaryanto, Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pelaksanaan Mitigasi Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Franky Zamzani serta akademisi Universitas Gadjah Mada, Universitas Papua, dan Guru Besar Fakultasi Pertanian Unpatti.
Diharapkan dari seminar ini dapat menghasilkan rumusan terkait tranformasi pembangunan kehutanan yang tepat untuk menuju tata kelola hutan berkelanjutan. DMS
