DPRD Maluku Akan Panggil Kadis DKP Maluku Terkait Pemberian Izin Bagi Kapal Nelayan

Ambon-Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan usai masa reses nanti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akan mengagendakan pemanggilan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku.

Kadis DKP harus menjelaskan banyaknya kapal-kapal penangkap ikan yang diberikan izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas namun tidak dilengkapi dengan alat navigasi berupa alat komunikasi.

Rahakbauw mengatakan persoalan ini sangat urgent untuk diibahas karena menyangkut keselamatan para nelayan yang setiap harinya bekerja dilaut.

Rahakbauw mencontohkan kasus yang menimpa KM Yora 03 beberapa waktu lalu yang mengalami kerusakan mesin dan hilang kontak selama berhari-hari serta terombang-ambing dilautan hanya karena  tidak memiliki alat komunikasi. Tidak tersedianya perangkat komunikasi menyebabkan belasan ABK tidak bisa meminta bantuan saat dalam keadaan darurat.

Baca : KM Yora 03 dan 15 ABK Hingga Kini Belum Ditemukan

Oleh karena itu DPRD Maluku menganggap DKP Maluku dan pihak berwenang lainnya lalai dan sengaja membiarkan kapal-kapal nelayan tersebut beroperasi tanpa dilengkapi peralatan navigasi yang memadai sesuai ketentuan.

Pemanggilan ini dimaksud agar Dinas Kelautan dan Perikanan lebih ketat lagi melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua kapal yang beroperasi di laut baik kapal penumpang maupun kapal nelayan, agar memiliki seluruh alat navigasi terutama alat komunikasi guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di tengah laut.

Selain pemanggilan terhadap DKP Maluku, DPRD Maluku juga juga berencana akan memanggil pemilik perusahaan perikanan, pemilik kapal terutama kapal nelayan penangkap ikan beserta ABK untuk mendengar langsung kendala yang dihadapi sehingga kapal-kapal mereka tidak dilengkapi alat navigasi.DMS

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *