DPRD Maluku gelar sosialisasi kode etik Jurnalis

AMBON-DPRD provinsi Maluku, sabtu pagi di ruang aula DPRD Maluku, gelar sosialisasi kode etik Jurnalis, bagi pekerja Pers yang meliput di DPRD Maluku. Acara ini menghadirkan narasumber wartawan senior di Maluku yang saat ini masih aktif melaksanakan rutinitasnya sebagai pekerja Pers.

Ketua DPRD provinsi Maluku, Edwind Huwae dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut mengatakan Sebagai pimpinan DPRD Maluku saat ini, Huwae merasa bangga karena adanya suatu konektivitas yang baik antara lembaga DPRD Maluku dengan Pers Maluku.

Dalam rangka menjalankan seluruh tugas dan fungsi bagi masyarakat bangsa dan Negara, tentu da;lam pandangan sebagai DPRD tanpa wartawan, tanpa rekan Pers, maka seluruh bhakti, seluruh tanggung jawab dan tugas, yang DPRD Maluku laksanakan tidak akan tersosialisasi dengan baik, dan oleh karena itu DPRD Maluku sangat mengharapkan adanya kerja sama dengan Pers.

Kegiatan sosialisasi kode etik yang dilaksanakan oleh DPRD Maluku bagi pekerja Prers bertujuan untuk meningkatkaan kapasitas pekerja Pers dalam prespektif etis terkait dengan penulisan-penulisan yang dihasilkan. Dalam undang-undang Pers sudah ada kode etik yang menjadi batasan-batasan bagi pekerja Pers, meski demikian ketentuan-ketentuan tersebut harus disegarkan melalui kegiatan sosialisasi ini.

Tjuannya untuk selalu mengingatkan pekerjaa Pers agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus mengaci pada ketentuan dalam undang-undang Pers, agara harmonisasi di level masyarakat dan harmonisasi di tingkat steackholdher bisa berjalan dengan baik.

Harapan DPRD apapun kegiatannya tidak bisa membatasi pekerja Pers dalam melaksanakan tugas dn fungsinya dalam menyajikan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat Maluku.

DPRD berharap pekerja Pers Maluku lebih kritis dan terus menyuarakan aspirasi rakyat Maluku terutama maslah kebutuhan maupun periortas rakyat Maluku dalm pembangunan daerah bangsa dan Negara ini,  karena tanpa Pers dengan pemberitannya tentu persoaln persialan masyarkat di level bawah, persoalan masyarkat di kamoung-kampung maupun pulau-pulau yang jauh, tidak akan diketahui oleh pimpianan daerah maupun DPRD Maluku.

Ketua DPRD Maluku juga menhimbau pekerjaa Pers terkait pemberitaan agar tidak hanya difokuskan tentang kegiatan pemerintah daerah, tetapi harus di fokuskan dengan kegiatan masyarakat.

Situasi rakyat Maluku yang ada di pulau-pulau trerpencil dan terisolir, harus diungkap tentang keberadaan, kebutuhan mereka yang belum diperhatikan oleh pemerintah.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *