DPRD Minta Lembaga Penyiaran Kontribusi Konten Lokal 10% Sesuai P3SPS

Ketua Komisi A DPRD Maluku meminta semua lembaga penyiaran dterutama TV  Nasional dan TV swasta berjaringan serta Radio turut berkontribusi menyediakan konten 10%  pemberitaan yang sifatnya lokal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkyas Frans, usai pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Penyiaran se Provinsi Maluku yang gelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku.

Menurut Frans, seluruh Lembaga Penyiaran Publik wajib melaksanakan amanah sesuai diatur dalam Pedoman Perlilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI.

Dalam hal desentralisasi, penyiaran dituntut adanya keragaman isi siaran yang berbanding lurus dengan keragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat indonesia yang plural. Dengan harapan budaya dan kearifan lokal daerah memperoleh ruang yang pantas dan layak dalam produksi dan pola program siaran.

Frans mengakui , kendatipun telah ada Lembaga penyiaran yang menyiarkan konten lokal 10% namun dalam prakteknya masih saja ada yang tidak taat aturan. Masih saja dijumpai pelanggaran yang diakibatkan, mulai dari persolan SDM, pengetahuan nilai lokal danlainya.

Ia mencontohkan forsi siaran dan waktu siaran lokal yang terbatas, bahkan banyak siaran lokal hanya disiarkan pada jam-jam malam. contoh lainya adalah beberapa kasus yang muncul dan mendapat protes masyarakat karena materi siaranya dianggap melecehkan golongan kelompok/masyarakat adat tertentu.

Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama mengatakan, lembaga penyiaran berjaringan agar segera melaksanakan konten lokal 10% dan menjadi bagian dari evaluasi tahunan Lembaga Penyiaran.

Terkait hal tersebut,  KPI telah mengeluarkan surat edaran kepada stasiun jaringan untuk melaksanakan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ),  konten lokal 10%.

Mutiara juga mengakui, masih ada beberapa lembaga penyiaran yang secara presante belum memenuhi konten lokal 10%serta  jam tayang konten lokal masih pada jam-jam malam kalaupun ada ‘Produksi konten dilakukan di induk jaringan cenderung mengulang-ulang tayangan. Menurutnya pengembangan penyiaran sifatnya produktif untuk mencerdaskan masyarakat sesuai amanat undang-undang dan peraturan KPID sangat diperlukan.DMS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *