DPRD Minta Tujuh Provider Segera Lunasi Lunasi Hutang Retriibusi

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy

Ambon-DPRD Kota Ambon meminta kepada perusahaan penyedia layanan internet (provider) untuk segera melunasi hutang retribusi kepada pemerintah Kota Ambon.  Setidaknya hingga November 2017 ada tujuh Provider belum melunasi utang retribusi sebesar Rp.996.630.000.

Tujuh Provider yang belum melunasi utang kepada Pemkot Ambon yakni PT Telkomsel, PT XL AXIATA Tbk, PT Indosat, PT Tower bersama Group, PT Wideband Media Indonesia, PT Daya Mitra Telekomunikasi dan PT Protelindo.

PT XL AXIATA Tbk yang mengoperasikan 6 tower menunggak Rp. 64.530.00, PT Indosat 11 tower dengan tunggakan Rp 116.305.000, besaran tunggakan PT.Tower bersama Group, dengan 17 menara Rp 176.561.250 dan PT Wideband Media Indonesia memiliki 3 menara dengan tunggakan Rp 38.538.750.

Adapun PT Daya Mitra Telekomunikasi dengan 18 menara masih menunggak  Rp 164.013.750, PT Protelindo 10 menara menunggak Rp 106.653.750, sementara PT Telkomsel dengan 28 menara merupakan provider yang paling besar jumlah tunggakannya yakni Rp 328.027.500. sehingga total 93 menara itu kepunyanan tujuh provider sebear Rp. 996.630.000.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Christiano Laturiuw menegaskan, jika sampai dengan Desember 2017 pihak provider belum juga melunasi utang retribusi tersebut dipastikan persoalan ini akan dibawah keranah hukum oleh Dinas pehubungan kota Ambon

Menurutnya Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon lebih banyak disumbangkan dari sektor pendapatan oleh karena itu, setiap pengusaha wajib melunasi  retribusi usaha sesuai ketentuan yang diatur baik dalam undang-undang maupun pertauran daerah.

Sebelumnya,  Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Piet Saimima mengungkapkan sampai saat ini ke tujuh provider itu belum juga menyetor retribusi ke pemerintah kota Ambon. Padahal perusahan penyedia jasa telekomunikasi dan internet itu selama ini meraup keuntungan yang besar.

Kadis perhubungan mengancam jika ketujuh Provider itu belum melunasi kewajiban mereka Dishub akan menempuh  jalur hukum sesuai dengan kewenangan dan rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kota Ambon.

Dia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan bersama anatara Komisi III DPRD dan Pemkot Ambon, maka Dinas Perhubungan telah memberikan kesempatan bagi tujuh provider tersebut untuk segera melunasi retribusi yang ditetapkan sampai 31 Oktober lalu. Namun sayangnya hingga batas waktu tersebut belum satu pun provider yang melunasi tunggakannya.

Dia menambahkan, dari sejumlah perusahan penyedia jasa internet dan telekomunikasi yang beroperasi di Ambobn sejauh ini baru  PT Kwarto Telekomunikasi yang telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar retribusi ke pemerintah kota Ambon sebesar Rp.236.977.650, DMS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *