Dua Advokat Senior Calonkan Diri di Pilkada Maluku Lewat Jalur Independen

Ambon-Dua Advokat  Senior, Samuel Waileruny –Munir Kairoty memantapkan langkah politiknya untuk bertarung pada perhelatan Pilgub Maluku 2018. Keseriusan dua pengacara ini dibuktikan setelah keduanya mendeklarasikan diri untuk menjadi pesaing memenangkan hati rakyat Maluku di pesta demokrasi pemilihan Gubernur Maluku yang akan dihelat Juni 2018 mendatang.

Samuel Waileruny menegaskan, keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam konstelasi Pilkada Maluku, karena dorongan murni dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan.

Menurutnya semenjak Maluku ditinggal oleh mantan gubernur Karel Alberth Ralahalu, Maluku sama sekali tidak mengalami kemajuan. Bahkan, Maluku sekarang cenderung terpuruk dan menempati posisi empat  nasional provinsi termiskin di Indonesia dan posisi tiga dengan tingkat pendidikan yang rendah dari 33 provinsi.

Kendatipun keduanya menyadari ada figur-figur sekaliber petahana, Murad Ismail dan beberapa kandidat lainnya yang sedang berproses, keduanya tidak patah nyali untuk berkompetisi, karena adanya dukungan 80 ribu KTP dari 122 Ribu atau 10 persen sesuai ketentuan KPU.

Waileruny menyatakan optimis dirinya berasama Munir Kairoty ldapat memnuhi persyaratan 122 ribu dukungan KTP sebelum tengat waktu ferifikasi oleh KPU.

Dalam waktu dekat akan dibuka posko-posko pemenangan untuk menampung dukungan dari masyarakat. Dan keduanya optimis akan memenuhi syarat dukungan untuk dapat mendaftar di KPU.

Waileruny menambahkan dengan kesiapan keduanya, maka tim relawan saat ini terus bekerja keras untuk mendongkrak elektabilitas mengingat hampir semua parpol mengandalkan hasil survei untuk pasangan yang akan diusung.

Dia menyebut tak masalah bila harus mengumpulkan KTP sebanyak 122 ribu  untuk maju sebagai calon independen. Dengan jaringan yang dimiliki di 11 Kabupaten/Kota , baik Waleruny maupun Munir Kairoty optimis bisa mendapatkan dukungan KTP dari masyarakat.

Seperti diketahui, aturan syarat bagi calon kepala daerah lewat jalur independen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Syarat yang diatur yaitu 7,5 persen dari total jumlah masyarakat di daerah penyelenggara Pilkada.  Artinya, bila syarat 7,5 persen, maka seorang calon kepala daerah independen di Maluku mesti mengumpulkan minimal 122 ribu KTP.DMS

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *