Gubernur Maluku Buka Penyuluhan Hukum Serentak 2016

Ambon-Gubernur Maluku Said Assagaff membuka penyuluhan hukum serentak 2016, dalam rangka mewujudkan kemanfaatan hukum yang berkepastian, sekaligus membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, di Ambon.

Menurut dia, program nawacita serta kontribusi nyata jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam mempersiapkan SDM Indonesia agar mengetahui, memahami dan menjadi cerdas hukum di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai sejak 31 Desember 2015.

Sebagai salah satu anggota ASEAN, kata Yasonna, Indonesia menjadi salah satu tujuan yang menjanjikan, karena potensinya yang luar biasa, tidak hanya penduduknya yang berjumlah besar, tetapi juga sumber daya alamnya yang menggiurkan.

Ia mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum serentak ini, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, menjadi semangat bagi masyarakat Indonesia dan tidak hanya berpangku tangan memandang dari kejauhan, membiarkan negara tetangga mengambil peran dalam pola-pola yang tidak dapat diprediksikan.

Karena itu, memandang penting aspek hukum merupakan salah satu aspek strategis yang akan menjadi modal dasar dalam pertarungan menjadi pemenang pada pasar bebas ASEAN.

Sejalan dengan konsep negara hukum, bahwa salah satu perannya, hukum hendaknya mampu jadi panglima. Hukum sebagai panglima dapat dimaknai, bahwa dalam praktis bernegara, hukum harus dijadikan pegangan utama dalam setiap penyelesaian persoalan, bukan didasarkan atas kepentingan politik atau dasar yang lainnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan produk hukum yang dihasilkan harus dapat diterima, dipahami dan dijalankan secara benar oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia maupun Internasional.

Fungsi-fungsi hukum yang bertujuan memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama juga harus terus menerus dibudayakan dan disosialisasikan.

Karena itu, lanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM yang secara tugas dan fungsi mempunyai peran dalam pembentukan – pembudayaan – pelayanan – penegakkan hukum serta pemajuan HAM bertanggung jawab mewujudkan kemanfaatan hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Menurut dia, kondisi masyarakat yang cerdas hukum, akan terjadi penurunan pelanggaran secara signifikan. Mengapa demikian, karena orang yang cerdas hukum memiliki energi yang mampu menggerakkan prinsip-prinsip keadilan.

Karena itu, secara faktual kompetensi dalam menghadapi MEA masih minim. Sehingga diperlukan sosialisasi secara masif, mulai informasi yang paling sederhana sampai pada pemahaman secara utuh mengenai MEA.(Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *