Berita Maluku, Ambon – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw menilai, pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail, tentang pembangunan Kereta Api di Pulau Seram, hanyalah wacana politik untuk menarik simpati masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Ketua HMI Cabang Ambon disela-sela aksi demo oleh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam OKP Cipayung, di halaman kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/6/2021).
Burhanudin menyatakan, pembangunan kereta api di Pulau Seram belum fleksibel dengan pengembangan industri di sana. karena pengembangan transportasi tersebut harus didukung industri yang tersedia.
Dikatan Burhanudin, di Pulau Seram saat ini belum ada pengembangan industri berskala besar yang membutuhkan pengangkutan barang lebih ekonomis bila mengoperasikan rel kereta api.
Pernyataan Gubernur tentang pembangunan Kereta Api di Pulau Seram, tidak dijadikan wacana politik, bahkan sebaliknya Gubernur bersama pemerintah daerah diminta fokus melaksanakan pembangunan yang pro rakyat agar Maluku keluar dari kemiskinan.
Burhanudin mencontohkan, visi misi Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno tentang pemindahan ibu kota provinsi Maluku dari Ambon ke Pulau Seram, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan telekomunikasi di sebelas Kabupaten belum maksimal dinikmati oleh masyarakat.
“Ada visi misi yang disampaikan Gubernur Maluku, salah satunya adalah pemindahan ibu kota provisi Maluku ke Pulau Seram, itu hanya wacana dan sampai hari ini tidak terealisasi, ditambah lagi dengan rencana pembangunan kereta api di pulau seram, bagi saya ini hanya wacana, jangan lagi gubernur Maluku membohongi masyarakat, kita masyarakat butuh realitas, kita masyarakat butuh kebijakan yang menyentuh masyarakat, hari ini kondisi pendidikan masih minim, kodisi kesehatan, listrik, telekomunikasi di sebelas kabupaten kota masih minim, kami butuh kebijakan yang menyentuh masyarakat” ungkap Burhanudin
Melihat ketimpangan pembangunan di daerah ini yang belum merata, Burhanudin, meminta Gubernur Maluku Murad Ismail tidak melempar wacana untuk menarik simpati masyarakat tetapi fokus mengeksekusi program perbaikan ekonomi rakyat ditengah kondisi pandemic covid 19 agar Maluku cepat keluar dari status provinsi termiskin ke-empat di Indonesia.
Sebelumnya aliansi mahasiswa yang tergabung dalam OKP Cipayung, diantaranya HMI) Cabang Ambon, GMNI Cabang Ambon, IMM Cabang Ambon dan PMII Cabang Ambon, menggelar aksi demo di halaman kantor gubernur, Selasa (15/06/2021)
Saat menyampaikan orasi mahasiswa mempertanyakan, penggunaan anggaran Rp.700 Miliar dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku, dari PT.Sarana Multi Infrastruktur (MSI), untuk program Pemulihan Ekonomin Nasional (PEN), namun diduga digunakan membangun sejumlah proyek di Maluku.
Mahasiswa menilai, selama ini tidak ada kegiatan pemulihan perekomomian di Maluku, disaat masyarakat sedang menghadapi pandemic Covid-19
Dengan mengusung Keranda, pendemo meminta Gubernur Maluku Murad Ismail bertanggung jawab terhadap sejumlah proyek pembangunan menggunakan dana pinjaman Rp.700 Miliar tersebut karena beberapa proyek pembangunan tidak tuntas pekerjaanya alias mangkrak.(DMS)
