Jam Intel Gelar Sosialisasi TP4P di Ambon Maluku

Ambon-Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Adi Togarisman mengatakan, Kejaksaan siap mendampingi dan membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam rangka membangun Maluku yang lebih baik dan Maju 

Hal ini disampaikan Jamintel usai sosialisasi TP4P (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat di Ambon, Selasa (25/7) . 

Menurut  Adi Togarisman, kehadiran Tim TP4P merupakan atensi khusus Kejagung dalam membantu program pemerintah di seluruh Indonesia. 

Adanya TP4P,  diharapkan dapat mengawal dengan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum serta menjadi mitra untuk diskusi dalam memberikan pendampingan hukum. Selain itu mengendorse dokumen dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. 

Togarisman berharap dibentuknya TP4P untuk daerah, Kejati dan Kejari diminta berperan dalam mendukung dan memberi  pendampingan hukum. 

Kerjasama untuk menyelesaikan infrastruktur pembangunan di daerah adalah juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Maluku melalui pemenuhan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat. 

Ia menyebutkan menindaklanjuti program pemerintah dengan dibentuknya TP4D untuk tingklat Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se Maluku, diharapkan, para kepala daerah (bupati/wali kota dan Gubernur serta para SKPD di wilayah hukum Kejati Maluku, tidak perlu takut berlebihan menggunakan anggaran pembangunan, karena  TP4D  setiap kali dibutuhkan siap mendampingi dan memberikan pendapat hukum agar penyerapan anggaran berjalan baik untuk percepatan pembangunan. 

Setiap kali melakukan kegiatan program pembangunan, pemimpin daerah bisa komunikasi dengan  TP4D agar mereka tak takut lagi. Namun, meski tim tersebut nantinya akan mendampingi pejabat pemerintahan, bukan berarti institusinya akan membiarkan jika ada penyimpangan. 

Ia menambahkan, kehadiran TP4D dipastikan tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP), sebab justru memiliki tujuan yang sama yakni agar tidak terjadi penyimpangan. 

Program ini sudah berjalan tidak hanya untuk pendampingan pemerintah daerah, akan tetapi juga bagi BUMN dan BUMD yang meminta  pendampingan hukum baik dalam proyek berjalan dan akan berjalan.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *