JPU Minta Terdakwa Sukmawati Makatita Kooperatif Hadiri Sidang

Sukmawati Makatita

Ambon-Tersangka korupsi proyek rehabilitasi gedung SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2012 yakni Direktur PT Duta Sarana, Sukmawati Makatita, diminta menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum atas kasus yang merugikan negara sebesar Rp800 juta tersebut.

Kasi Pidsus yang juga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aru Eka Putra Polimbong berharap Sukmawati Makatita kooperatif  untuk meneyerahkan diri dan menghadiri sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor Ambon pada jumat 24 November 2017 .

Polimbong menyampaikan hal tresebut, usai majelis hakim menutup sidang yang sudah dijadwalkan untuk pembacaan dakwaan.

Sidang yang diketuai Soesilo digelar tanpa kehadiran terdakwa Sukmawati Makatita. Peristiwa sidang tanpa terdakwa merupakan yang pertama di Pengadilan Negeri Ambon.

Dalam sidang tersebut majelis hakim meminta JPU untuk melayangkan pemanggilan melalui media masa baik cetak maupun elektronik hingga 3 kali, jika pada pemanggilan ketiga terdakwa masih tidak hadir maka akan dilakakun sidang tanpa terdakwa atau in-absentia.

Sidang tanpa terdakwa diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

Penyidik Kejari Aru menetapkan Direktur PT Duta Sarana, Sukmawati Makatita dalam DPO sejak Mei 2017 lalu, karena tidak kooperatif.

Sukmawati Makatita ditetapkan sebagai DPO, karena saat dipanggil beberapa kali untuk dilakukan tahap II, yang bersangkutan tidak pernah hadir alias mangkir.

Polimpung menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejati Agung untuk memasukan Makatita dalam Media Centre Kejagung sebagai DPO.

Seperti diberitakan, PT Duta Sarana milik Sukmawati Makatita menangani proyek rehabilitasi 74 gedung sekolah SD/sederajat dan SMP/sederajat, termasuk pengadaan mobiler di Kabupaten Kepualuan Aru.  Proyek ini dibiayai DAK tahun 2012 senilai Rp 6.662.386.000.

Dalam proyek ini,  Sukmawati juga sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan. Proyek tersebut ternyata bermasalah dan tidak dapat diselesaikan padahal, anggaran sudah dicairkan 100 persen.

Selain itu, PT Duta Sarana juga melakukan pengadaan buku-buku perpustakaan. Pengadaan ini diduga terjadi mark-up, harga buku berkisar antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, namun dimanipulasi harga dengan mencantumkan harga Rp 45 ribu. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Maluku, negara dirugikan senilai Rp 800 juta lebih. DMS

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *