Kacabjari Wonreli Minta Hakim Tahan Tersangka Dana Bos MBD

Ambon-Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Wonrely, Hendrik Sikteubun meminta majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon untuk menahan Manager Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Hermanus Otavianus Lekipiera.

Permintaan ini disampaikan Hendrik Sikteubun yang juga Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus korupsi Dana BOS dengan tersangka Oktavianus Lekipiera yang juga wakil ketua DPRD MBD tersebut.

Alasan Kacabjari Sikteubun karena beberapa saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan  telah dihubungi seseorang untuk memberikan kesaksian palsu dalam persidangan selanjutnya, antara lain keterangan yang membenarkan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Babar. Padahal dalam BAP sesuai keterangan saksi tidak pernah ada kegiatan tersebut.

Menurutnya untuk meminimalisir hal ini maka perlu dilakukan tindakan  seperti yang diatur dalam KUHP pasal 21 yakni perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Untuk diketahui dalam persidangan yang digelar, Selasa (19/9) JPU menghadirkan tujuh saksi yang mengakui saat akan mencairkan dana BOS mereka diberi tahu jika terjadi kelebihan uang yang harus disetor atas perintah Lekipiera.

Tujuh saksi yang dihadirkan yakni Galisius Samanganun mantan kepala SMP Negeri  I Lemola,  Zadrak Kuwulai  mantan Kepsek  SD Kristen Patti, Lowise Lewanmer mantan Kepsek  SD Kristen Kaiwatu, Jhon Saknoshwy mantan Kepsek Kupunyor,  Kristopol Nyorletma mantan Kepsek Klis, Jhon Lelangluan Kepsek SMP PGRI Kaiwatu dan Jafet Lelatohut mantan kepala UPTD Wonreli.

Sebelumnya JPU Hendrik Sikteubun dalam dakwaanya menyebutkan Hermanus Oktavianus Lekipiera terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) ini diduga melakukan  korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten MBD tahun 2009-2010 sebesar  Rp. 408.3 juta.

Dalam uraian dakwaan JPU, tahun 2009 jumlah siswa SD yang memperoleh dana BOS sebanyak 151 siswa, dan SMP sebanyak 43 siswa, dengan anggaran sebesar Rp 1.9 M. Kemudian tahun 2010 jumlah penerima dana BOS untuk SD sebanyak 151 siswa dan SMP 52 siswa, dengan anggaran sebesar Rp 2,17 M.

Dari total dana BOS didua tahun tersebut, sisa dana yang harus dikembalikan ke rekening penampungan Provinsi Maluku, yakni sebesar Rp. 408.3 juta, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa selaku manager dana BOS.DMS

BAP Tersangka Penggelapan Dana BOS Dilimpahkan Ke PN Ambon

Jaksa Kantongi Calon Tersangka DANA BOS Kabupaten MBD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *