Berita Maluku Utara, Daruba – Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Kadinkes KB) Pulau Morotai, dr Giscard J Krons menegaskan, bahwa informasi terkini soal vaksinasi bakal dilakukan pertama oleh Presiden Jokowi pada 13 Januari 2021.
Seminggu setelah itu, menurut dr Is sapaannya, akan dilakukan vaksinasi serentak bagi seluruh pejabat daerah mulai dari pimpinan OPD, Sekda, Wakil Bupati, Bupati dan Seluruh atau 20 anggota DPRD Pulau Morotai.
“Hal ini dilakukan agar meyakinkan masyarakat bahwa vaksin sinovac tidak seperti yang diwacanakan lewat berbagai media sosial. Karena vaksin bukan obat, hanya anti body,” tegas Kadinkes KB Pulau Morotai, dr Giscard J Krons, Rabu (6/1/2021).
Untuk itu, dr Is berharap seluruh pejabat dan anggota DPRD dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik. Karena tugas pemerintah melindungi rakyatnya dari bencana dan bukan mencelakai masyarakat.
“Jadi kita harus di depan menjadi contoh bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pulau Morotai, Rusminto Pawane belum dapat dikonfirmasi terkait dengan kesiapan anggota DPRD jika divaksin lebih dulu.
“Pak ketua DPRD sejak pagi hingga siang ini tidak kelihatan di kantor, mungkin masih di rumah,” ungkap Hiron salah satu pegawai sekretariat DPRD.
Ketua DPRD pun coba dihubungi melalui telpon seluler tapi tidak ada yang aktif alias diluar jangkauan.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Pulau Morotai, Judi R Dadana yang berhasil dikonfirmasi melalui telepon seluler menegaskan sebagai anggota DPRD representasi rakyat dan mintra kerja pemerintah wajib mendukung program pemerintah soal vaksinasi dalam menanggulangi bencana non alam Covid-19.
“Secara lembaga di daerah bila ditetapkan DPRD di vaksin lebih dulu maka wajib kita patuhi, karena kita sebagai wakil rakyat harus menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.
Apalagi secara pribadi, kata anggota DPRD asal PDIP ini, dirinya siap di vaksin duluan bersama anak dan istrinya, karena ini demi kebaikan bersama.
Dikatakan juga, selain itu setiap anggota DPRD juga mengetahui soal vaksin ini agar dapat membantu pemerintah mensosialisasikannya. Karena saat ini berbagai info hoax telah beredar di masyarakat sehingga ada masyarakat yang tidak mempercayai kevalidan vaksin.
“Berbagai info hoax baik soal Covid-19 dan vaksin sinovac membuat ada masyarakat kita yang tidak percaya dengan adanya Covid-19, demikian juga dengan vaksin sinovac sehingga mereka mengabaikan. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar mereka tidak termakan dengan berbagi informasi yang tidak benar,” terangnya. Berita Maluku Utara radiodms.com
