Berita Maluku Utara, Ternate – Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol Risyapudin Nursin, memimpin apel gelar pasukan bertempat di Polres Halmahera Utara dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di kabupaten itu.
“Guna menjamin stabilitas Kamtibmas selama proses PSU, maka Polri siap menjaga keamanan pilkada dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelejen maupun penegakkan hukum, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontinjensi,” kata Kapolda, di Ternate, Jumat.
Personel terlibat dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ini terdiri dari masing – masing satu peleton personel Kodim 1508 Tobelo, Kompi C 732 Banau, Brimob Kupa-kupa, Dalmas dan Dalmas kerangka Polres serta 40 Personel PAM TPS, satu peleton Satpol PP, 10 orang dari Dishub, dan 10 Orang Linmas, serta dihadiri unsur TNI-Polri, Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten Halut serta instansi terkait.
Kapolda dalam arahannya menyampaikan bahwa apel gelar pasukan yang dilaksanakan ini untuk mengecek kelengkapan personel dan peralatan serta sarana prasarana lainnya yang akan digunakan dalam pengamanan PSU di Kabupaten Halut pada 28 April 2021 sesuai dengan jadwal dari KPUD setempat. .
Dalam kegiatan apel gelar pasukan ini dia menekankan kepada setiap personel Polri untuk dipedomani dan dilaksanakan diantaranya yaitu, menyiapkan mental dan fisik, memetakan setiap kerawanan serta lakukan deteksi dini, tingkatkan hubungan yang baik dengan KPUD, Bawaslu serta unsur lainnya, tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang memanfaatkan pelaksanaan PSU.
Kemudian lakukan pengawasan serta pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan pengamanan pemilu dan tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan karena mengingat situasi masih dalam Pandemi COVID-19.
“Kepada seluruh personel Polri, saya menekankan dan mengingatkan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pengamanan PSU,” tandas Kapolda.
Dia juga mengajak, agar menjadikan apel gelar pasukan untuk membangun kerja sama Polri bersama unsur stakeholder terkait dalam menyukseskan PSU yang jujur, adil, bebas dan rahasia guna memilih pemimpin yang terbaik dan tidak KKN. DMS
