Berita Ekonomi, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun dan memajukan desa.
“Pemerintah dari pusat, daerah dan desa, pihak ketiga, akademisi, media massa dan masyarakat luas harus saling bersinergi untuk menjadikan desa maju, mandiri dan sejahtera,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Menurut dia, saat ini pihaknya telah melakukan kerja sama dengan berbagai kampus, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bersinergi membangun desa di Indonesia.
“Kita mengharapkan dapat menjalin kerja sama dengan kampus lain,” katanya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dia mengingatkan, keinginan untuk memajukan desa merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 seperti yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Eko menambahkan, setelah sembilan tahun menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada banyak kemajuan yang dicapai desa. Pemberlakuan UU ini, juga menjadi dasar pengalokasian dana desa.
“Untuk itu, berbagai kemajuan yang dicapai harus terus diperbaiki untuk mencapai desa maju, mandiri dan sejahtera,” katanya.
Eko mengatakan, hingga saat ini terdapat 75.266 desa dan 8.498 kelurahan, yang tersebar di 7.277 kecamatan, 416 kabupaten dan 98 kota di 38 provinsi di Indonesia.
Menurut Eko, untuk mempercepat kemajuan desa, maka desa-desa juara dalam lomba desa setiap tahun harus dijadikan model dalam pengembangan desa.
“Memang, meski menjadi desa juara, tidak berarti sudah sempurna, tetapi hal itu menjadi contoh untuk memajukan desa yang lebih baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Paudah mengatakan, Rakornas digelar untuk memantapkan sinergisitas dari semua pihak yang terkait dengan pembangunan desa dari pusat, daerah dan desa, serta berbagai kelompok masyarakat di desa. DMS
