Jakarta (DMS) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk rutin turun ke pasar guna mengecek harga pangan sebagai upaya mengendalikan inflasi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (28/4), Tomsi menyebut baru 44 kabupaten/kota yang rutin melakukan inspeksi pasar.
“Baru 44 daerah yang melakukan sidak ke pasar untuk mengecek harga-harga pangan,” ujar Tomsi.
Ia mempersilakan pemda yang belum terdata dalam laporan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk segera mengklarifikasi. Selain itu, menurut data Kemendagri per April 2025, hanya 10 kabupaten/kota yang aktif berkoordinasi dengan daerah penghasil untuk menjamin ketersediaan pangan.
“Sebagian besar baru sebatas rapat tanpa tindak lanjut nyata,” tambahnya.
Tomsi juga menyampaikan bahwa pencanangan gerakan menanam baru dilakukan oleh 30 daerah. Meski baru tahap awal, menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kemauan daerah untuk mengatasi persoalan harga pangan dan meringankan beban masyarakat.
Ia menegaskan pemda harus bekerja lebih keras melayani masyarakat, termasuk dalam mengendalikan harga bahan pokok. Tomsi berharap kepala daerah yang baru dilantik dapat lebih optimal dalam merealisasikan visi dan misinya.
“Kami menunggu langkah konkret dari daerah, dan akan terus memantau,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Tomsi juga berdialog dengan sejumlah pemda yang harga komoditas pangannya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyarankan agar pemda rutin memantau pasar dan memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil pangan.
Rapat ini turut dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Sejumlah pejabat dari Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI juga bergabung secara virtual bersama jajaran pemda, Forkopimda, serta instansi terkait lainnya.DMS/AC
