Saturday 24th February 2018

Kepala Daerah di Maluku Tandatangani Lima Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan

By: On:

Ambon – Sejumlah kepala daerah di Maluku menyepakati dan menandatangani lima rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan, guna menekan tingginya angka kemiskinan di Maluku.

Rekomendasi yang dihasilkan di Ambon, Rabu, ditandatangani oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Saburua bersama enam Wakil Bupati dan Wakil Walikota dari 11 daerah di Maluku sebagai penanggungjawab program penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah.

Enam kepala daerah yang menandatangani rekomendasi tersebut yakni Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, Wabup Buru Selatan Ayub Seleky, Wabub Seram Bagian Barat (SBB) Timotius Akerina, Wabup Maluku Tenggara Yunus Serang, Wabup Maluku Tenggara Barat (BTM) Agustinus Utuwali dan Wakil Walikota Tual Hamid Rahayaan.

Selain itu Wakil Walikota Ambon Syarief Hadler, Wabup Maluku Barat Daya (MBD) Benjamin Noah, Wabup Buru Amos Besan, Wabup Seram Bagian Timur (SBT) Fahry Husni Alkatiry serta Wabup Kepulauan Aru Muin Sogalrey.

Lima butir rekomendasi yang ditandatangani tersebut yakni penanggulangan kemiskinan di Maluku harus menggunakan basis data terpadu (BDT) yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggiulangan Kemiskinan (TNP2K).

Masing – masing kabupaten/kota di Maluku harus mengusulkan prioritas desa atau Negeri miskin untuk diintervensi dengan program penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing.

Selain itu, disepakati penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Maluku diantaranya infrastruktur dan dana terbatas, pemberdayaan ekonomi lokal yang belum makimal dan aksesibilitas yang belum memadai.

Semua kepala daerah juga menyepakati perlunya dilaksanakan musyawarah khusus tingkat provinsi untuk membicarakan strategi dan program penangulangan kemiskinan setiap tahun, sehingga terbentuk visi dan misi yang sama untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat Maluku hingga saat ini menduduki urutan keempat sebagai provinsi termiskin dari 34 provinsi di tanah air.

Wagub Zeth Sahuburua menegaskan, perlu keterpaduan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota di Maluku, mengingat prosentase penduduk miskin terbanyak ada pada desa – desa di daerah yang jauh dan sulit akses transportasi dan komunikasinya.

Sahuburua mengakui bahwa penduduk miskin tersebar di kabupaten/kota di Maluku, terutama yang akses transportasinya belum memadai. Tetapi pemprov tidak melepas tangan terhadap masalah ini malah bersinergi dan bergandengan tangan dengan pemkab dan pemkot untuk mengatasinya.

Tingkat kemiskinan di Maluku berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga Maret 2017 tercatat sebesar 18,45 persen atau 320.051 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan 0,81 persen dibanding September 2016 yang mencapai 19,26 persen atau sebanyak 331.079 jiwa.

Dia berharap hingga akhir masa kepemimpinannya bersama Gubernur, Said Assagaff pada 2019 mendatang angka kemiskinan di Maluku dapat terus diturunkan melalui program dan pendekatan strategis yang telah disusun.

Sahuburua menambahkan, dengan keterpaduan langkah seluruh kabupaten – kota di Maluku, maka angka kemiskinan di Maluku dapat terus ditekan dan diturunkan dalam dua tahun.

Wagub juga berharap dalam APBD Maluku yang diproyeksikan mencapai Rp. 3 triliun memberikan alokasi dan porsi signifikan untuk penanganan berbagai masalah kemiskinan masyarakat di daerah ini.(DMS-Antara)




No Responses

Tinggalkan Balasan

Contact Person WhatsApp us