Ambon, Maluku (DMS) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Maluku, Alimudin Kolatlena, memanfaatkan masa reses dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.
Pertemuan berlangsung di Aula Lantai II BPBD Maluku pada Senin (17/12) dan disambut hangat oleh Sekretaris BPBD sekaligus Plh BPBD Maluku, Lasinta Ladisa, bersama sejumlah pejabat eselon III.
Pertemuan ini bertujuan meningkatkan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya terkait pemetaan lokasi rawan bencana alam.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris BPBD bersama para kepala bidang menyampaikan berbagai laporan mengenai kondisi terkini dan upaya penanggulangan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, tanah longsor, dan tsunami di wilayah Maluku.
Selain itu, juga disampaikan kondisi sebagian armada pendukung yang dimiliki BPBD sudah berusia tua, sehingga kurang optimal dalam operasional dan membutuhkan tambahan ataupun perbaikan.
Rencana strategis ke depan juga dipaparkan untuk meningkatkan kesiapan dan responsivitas BPBD dalam menghadapi berbagai jenis bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Maluku, Jhon Ursepuny, menjelaskan bahwa Maluku termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi.
Potensi bencana di Maluku meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami, dengan total 15 potensi kerawanan yang perlu diantisipasi.
Menurut Jhon, minimnya anggaran menjadi salah satu tantangan utama BPBD dalam menghadapi berbagai bencana.
Tantangan geografis juga menjadi kendala, mengingat luas wilayah laut Maluku mencapai 92,4 persen dari total area seluas 658.294 km2, sedangkan daratan hanya 54.185 km2.
Fretha Julian Kayadoe, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Maluku, turut menyoroti potensi bencana yang mengancam wilayah Maluku. Ia menegaskan bahwa bencana dapat menghambat dan merusak hasil pembangunan jika tidak ada upaya mitigasi yang serius.
Fretha juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) saat ini Maluku berada di ranking kedua dan dari 11 kabupaten/kota di Maluku masih masuk kategori rendah hingga sedang. Meskipun penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pemerintah, dukungan anggaran yang minim masih menjadi hambatan signifikan.
Alimudin Kolatlena berkomitmen untuk membawa berbagai aspirasi yang disampaikan ke tingkat pusat. Ia menegaskan bahwa dirinya akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Maluku, khususnya dalam bidang kebencanaan,
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat koordinasi antara BPBD Maluku dan Komisi VIII DPR RI demi meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di wilayah seribu pulau ini.
Indonesia, termasuk Maluku, berada di kawasan rawan bencana akibat pertemuan tiga lempeng tektonik besar: Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang menjadikan kawasan ini sering mengalami gempa bumi. Selain itu, risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan turut membayangi. (DMS)
