Komisi A DPRD provinsi Maluku Minta Gubernur Pecat Lekipiouw dan Tempessy

Ambon-Anggota komisi A DPRD provinsi Maluku, Amir Rumra menegaskan, komisi A sangat menyetujui jika kedua pelaku pembuatan surat keputusan (SK)  palsu yang adalah pegawai negeri sipil pemerintah provinsi Maluku dipecat dari jabatannya.

 

Diakuinya, pihaknya secara internal telah memberikan ketegasan kepada kepala badan kepegawaian daerah (BKD) provinsi Maluku untuk segera memproses keduanya. Tempessy dan Lekipiuow telah mencoreng dan melecehkan pemerintah provinsi Maluku dengan melakukan hal yang tidak terpuji.

Walaupun demikian, pihaknya juga meminta agar BKD provinsi Maluku terus melakukan penelusuran jaringan yang terlibat, lanjutnya, pihaknya merasa bahwa bukan hanya dua oknum tersebut yang bekerja tetapi kemungkinan ada jaringan khusus yang terlibat secara kasat mata. Bahkan kemungkinan lainnya bukan saja SK palsu yang diterbitkan bisa saja ijazah palsu yang diterbitkan oleh keduanya.

Selain kepada BKD provinsi Maluku, pihaknya dalam hal ini komisi ADPRD Maluku meminta kepada gubernur Maluku untuk melakukan pemecatan terhadap keduanya. Serta kepada sekertaris daerah provinsi Maluku untuk melakukan identifikasi kembali pegawai negeri sipil yang lama maupun yang baru sehingga dapat diketahui dengan pasti  proses perekrutan sebagai PNS secara benar.

Bahkan lanjutnya, komisi A juga meminta agar pihak kepolisian untuk menyelidiki rangkaian modus penipuan yang dilakukan sehubungan dengan dalang dibalik modus,karena tidak ada seorangpun yang kebal hukum jika telah terbukti melakukan pelanggaran.

Ditambahkannya, skenario tersebut telah cukup lama berlangsung sehingga lewat proses yang tegas dapat tersingkap semua kejahatan yang tersimpan rapi selama ini. DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *