Berita Maluku Utara, Ternate – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih aktif melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif, Abdul Gani Kasuba (AGK).
Kombes Pom Michael Irwan Tamsil, Kabid Humas Polda Malut, menyatakan bahwa penyidik KPK saat ini masih menggunakan Mako Brimob Polda Malut untuk memeriksa beberapa pejabat dan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.
“Polda Malut berperan menyediakan tempat bagi penyidik KPK di Mako Brimob untuk memeriksa sejumlah pejabat dan ASN Pemprov Malut,” ungkapnya.
Pada Kamis (11/1), penyidik memeriksa mantan Kepala Dinas PUPR Malut, Saifuddin Djuba, dan enam pegawai serta mantan pegawai Dinas PUPR, termasuk Faris Hi Abdulbar yang saat ini menjabat Kepala Dinas PUPR Halmahera Barat, Muhammad Juba, Chairil Yamin Marasabessy, Mar’ie Bachmid, Safrin Hairudin, Moh Fitra U Ali, serta satu mantan kepala dinas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Imran Yakub, salah satu pejabat yang diperiksa penyidik KPK, menyatakan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan di Mako Brimob pada Rabu (10/1) kemarin.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK menanyakan tentang salinan putusan pengadilan atas dugaan korupsi pengadaan Kapal Nautika dan Alat Simulator di Dinas Dikbud Malut, serta meminta surat dari Mahkamah Agung (MA) terkait dengan putusan untuk dikembalikan ke jabatan semula.
“Karena itu, saya harus memberikan putusan MA dan Pengadilan terkait dengan SK saya dilantik,” ujar Imran.
Dalam kasus ini, Imran sebelumnya telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Ternate dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Malut.
Pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan oleh tim KPK di Mako Brimob Polda Malut. Pada Rabu (10/1), tujuh saksi menjalani pemeriksaan, termasuk Kadis ESDM Malut, Suriyanto Andili, Kepala Dinas Dikbud Malut Imran Jakub, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut Abdullah Assagaf, Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya, Bendahara Dinas Perkim Syahril U Adewal, eks Kadis PUPR Malut Djafar Ismail, dan ajudan Gubernur Malut Zaldy Kasuba. DMS/Antara
