Latuheru : Penting Dipahami Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Desa Negeri

Ambon-Sekretaris kota Ambon, Tony Latuheru mengungkapkan, pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta  pertanggungjawaban yang dilakukan  dalam satu tahun anggaran. Hal tersebut diungkapkan Latuheru dalam kegiatan pelatihan pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan keuangan desa  negeri tahun 2015 di balai kota Ambon kepada seluruh aparatur pemerintahan desa negeri di kota Ambon.

Diakuinya, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting sebab mengandung implikasi yang berdampak pada kinerja perangkat pemerintahan desa negeri. Jika yang dilakukan oleh perangkat desa negeri sesuai dengan alur kegiatan secara baik dan benar, maka proses pemerintahan di desa negeri dapat berjalan dengan baik.

Dijelaskan Latuheru, untuk menilai dan mengevaluasi asas pengelolaan keuangan desa yang transparan guna memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik perlu diperhatikan beberapa asas yang mendasar.

Asas-asas tersebut diantaranya :  asas akuntabel guna memperoleh legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik, asas partisipatif guna menumbuhkan rasa memiliki serta meningkatkan keswadayaan masyarakat, serta asa tertib dan disiplin anggaran guna menghindari penyimpangan serta meningkatkan profesionalitas.

Latuheru menegaskan  walaupun selama ini banyak hal yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa negeri, namun secara mendalam masih terdapat banyak hal yang perlu mendapat perhatian serta perbaikan.

Pasalnya, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan daya dan upaya, ada hal-hal yang mungkin saja terlewatkan, sehingga melalui pelatihan penyusunan laporan akhir tahun  yang dilakukan bersama BPKP perwakilan Maluku, kantor pelayanan pajak pratama Ambon serta inspektorat kota Ambon diharapkan seluruh perangkat pemerintahan desa negeri di kota Ambon dapat  mengetahui tata cara pengenaan dan perhitungan pajak terhadap objek kena pajak, penyusunan laporan serta pertanggungjawaban dan pemaparan pengelolaan keuangan desa negeri tahun 2015, guna menghindari pelanggaran hukum  serta kesalahan administrasi di kemudian hari.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *