Legislatif Tidak Perlu Evaluasi Kinerja Pimpinan SKPD

Ambon- Lembaga legislatif tidak perlu mengevaluasi kinerja seorang pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tetapi mempunyai kewenangan mengawasi semua program kegiatan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae  mengemukakan Tugas DPRD mengawasi sehingga apa pun kegiatan yang dikerjakan dalam program SKPD, maka lembaga perwakilan rakyat punya kewenangan dan tanggung jawab sesuai Undang-Undang (UU) untuk melakukan pengawasan.

Menurut Edwin, siapa pun pimpinan SKPD tidak boleh gerah kalau DPRD ribut-ribut karena itu tugas legislatif atas nama rakyat.

Kalau mengenai persoalan penambangan emas di Gunung Botak, pulau Buru, yang masih didiskusikan masyarakat, maka DPRD secara kelembagaan akan mengundang Kadis ESDM untuk mengklarifikasi apakah betul pernyataannya yang meyudutkan legislatif.

Ia menambahkan, untuk agenda masa sidang kedua 2016, legislatif juga akan memprioritaskan penyelesaian kasus PT. Bank Maluku melalui panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk.

 Karena itu, DPRD Maluku akan melakuka pertemuan dengan pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas persoalan dimaksud. (Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *