Ambon, Maluku (DMS) – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yermias, mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memviralkan praktik percaloan di pelabuhan jika merasa dirugikan.
Imbauan ini disampaikan menyusul laporan dan keluhan terkait maraknya pungutan liar dan jasa calo di sejumlah pelabuhan di Maluku.
Dalam keterangannya di gedung DPRD Maluku, Senin (23/6), Anos menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengungkap praktik tidak bertanggung jawab tersebut.
“Kami butuh bukti. Jika masyarakat merasa tertipu, silakan laporkan langsung ke PT PELNI Cabang Ambon atau viralkan lewat media sosial agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menyebut praktik percaloan tidak hanya terjadi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tetapi juga di pelabuhan penyeberangan seperti Waipirit-Hunimua. Di lokasi-lokasi ini, sejumlah oknum menawarkan jasa mencetak tiket kapal motor penyeberangan yang membuka celah penyalahgunaan.
Anos mendorong warga untuk memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pengalaman mereka, agar menjadi perhatian otoritas terkait. “Kalau merasa dirugikan, jangan diam. Laporkan, viralkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti program stimulus ekonomi dari PT PELNI berupa diskon tarif tiket 50 persen yang berlaku nasional sejak 5 Juni hingga 31 Juli 2025.
Meski mendapat respons positif dari masyarakat Maluku dengan meningkatnya jumlah penumpang, Anos menyayangkan program ini justru dimanfaatkan oleh oknum nakal yang mencari keuntungan pribadi.
Anos kembali menegaskan, stimulus tarif ini seharusnya meringankan masyarakat, bukan dimanfaatkan oleh calo. Pemerintah dan BUMN harus lebih tegas mengawasi.
Sebelumnya, dugaan praktik percaloan di Pelabuhan Yos Sudarso telah disampaikan DMS Media kepada pihak PT PELNI Cabang Ambon, Kamis (19/6). Pihak PELNI menyatakan akan melakukan investigasi.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan tersebut.DMS
