Ambon, Maluku (DMS) – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Maluku terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks, terutama menjelang pelantikan kepala daerah di wilayah ini.
Hoaks sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memprovokasi dan mengganggu stabilitas keamanan.
Ketua Tim Periksa Fakta Mafindo Maluku, Aril Salamena, mengungkapkan bahwa selain penyebaran hoaks, pihaknya juga menemukan upaya adu domba warga melalui media sosial.
Untuk menangkal hoaks, Mafindo Maluku menggelar sosialisasi di Terminal dan Pasar Mardika pada Sabtu (08/02). Masyarakat diberikan edukasi mengenai cara mengenali hoaks melalui modul ajar dan LMS Mafindo.
Mereka juga diajarkan cara memeriksa informasi dengan menggunakan platform seperti Kalimasada dan Turnbackhoax.id.
Koordinator Wilayah Mafindo Maluku, Rosda Leikawa, menjelaskan bahwa kampanye prebunking hoaks secara rutin dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.
Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan situasi menjelang pelantikan kepala daerah berjalan aman dan damai.
Kampanye ini dilakukan dengan membagikan brosur dan modul edukasi untuk mengurangi risiko disinformasi. Hal ini penting karena kelompok masyarakat tertentu sering menjadi sasaran berita palsu yang tersebar di media sosial.
Menurut Rosda, hoaks yang terus berkembang menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang sehat, terutama di era digital saat ini. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
Mafindo Maluku juga bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Maluku, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dalam koalisi cek fakta. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat selama Pilkada 2024.
Berdasarkan data Mafindo Pusat, selama Pemilu 2024 ditemukan 645 kasus hoaks. Litbang Mafindo mencatat bahwa di semester pertama tahun 2024 (Januari – Juni) terjadi peningkatan signifikan dengan 2.119 kasus hoaks terkait pemilu dan pilkada di ruang digital.
Di Maluku sendiri, Tim Cek Fakta Mafindo menemukan 39 kasus hoaks dan ujaran kebencian terkait Pemilukada dalam empat bulan terakhir, yaitu Juli hingga Oktober 2024.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama menjelang pelantikan kepala daerah di Maluku.DMS
