Namlea, Pulau Buru (DMS) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Buru, Kamis (malam) sekitar pukul 19.30 WIT. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak DPRD untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sekaligus menyuarakan berbagai persoalan daerah dan nasional.
Aksi tersebut mengusung 13 poin tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan daerah. Selain RUU perampasan aset, mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga beras, kelangkaan BBM bersubsidi, hingga hilangnya jaringan Telkomsel selama satu bulan terakhir.
“Kami datang dengan satu suara, DPRD harus berdiri bersama rakyat. RUU Perampasan Aset adalah langkah penting untuk memberantas korupsi yang merugikan masyarakat,” tegas Koordinator Aksi, Andi Rahman, dalam orasinya.
Menanggapi desakan itu, Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Lalang Buana, bersama sejumlah anggota DPRD dengan tegas menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Dukungan tersebut disampaikan langsung di hadapan massa aksi.
“Kami di DPRD Buru sepenuhnya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Ini adalah upaya bersama untuk menegakkan keadilan dan memberantas praktik korupsi,” ujar Bambang di hadapan mahasiswa.
Tak hanya itu, Bambang juga berjanji akan segera menindaklanjuti berbagai persoalan daerah yang dikeluhkan mahasiswa. Ia memastikan DPRD akan menggelar rapat komisi pada Senin mendatang untuk membahas solusi konkret atas masalah-masalah tersebut.
Sebelumnya, massa aksi juga menyambangi kantor Telkom. Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan warga menuntut kejelasan terkait hilangnya jaringan internet di Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang telah berlangsung lebih dari satu bulan terakhir. Usai berorasi di kantor Telkom, massa bergerak menuju Kantor Bupati Buru untuk menyuarakan tuntutan yang sama.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Buru, Sudarmo, menyatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak Telkom terkait persoalan ini. Ia menjelaskan bahwa gangguan internet diduga disebabkan putusnya kabel bawah laut Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) akibat kondisi alam.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Telkom. Perbaikan sedang dilakukan, dan kami berharap jaringan internet bisa segera pulih sehingga aktivitas masyarakat kembali normal,” jelas Sudarmo.
Sudarmo juga menyebutkan bahwa pihak Telkom telah menyediakan lima posko internet gratis. Namun, ia mengakui fasilitas tersebut belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.
“Posko internet gratis ini sifatnya hanya sementara. Kami sadar masih banyak masyarakat yang belum terlayani, dan karena itu kami terus mendorong percepatan perbaikan jaringan,” tambahnya.
Gangguan internet ini memang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, mulai dari terhambatnya aktivitas bisnis daring, kelumpuhan komunikasi, hingga tersendatnya kegiatan pendidikan dan akses informasi penting.DMS
