Ambon, Maluku (DMS) – Proyek pembangunan Jalan Lingkar Ambalau di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, yang dimulai sejak 2010, hingga kini belum juga rampung. Alih-alih menjadi jalur vital yang menghubungkan desa-desa di Pulau Ambalau, proyek ini justru dibiarkan terbengkalai tanpa langkah nyata dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Kondisi ini memicu amarah puluhan mahasiswa asal Kecamatan Ambalau yang tergabung dalam Pemuda Maluku Bergerak (PMB). Mereka menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/08/25), menuntut gubernur turun tangan langsung dan memastikan proyek tersebut segera diselesaikan.
Koordinator lapangan aksi, Arman Lesilawang, menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama warga adalah mendesak gubernur memanggil Bupati Buru Selatan untuk mempercepat pengalihan status Jalan Lingkar Ambalau ke kewenangan provinsi.
“Kalau jalan ini jadi kewenangan provinsi, kami yakin anggarannya akan lebih memadai. Tidak ada lagi alasan proyek ini mangkrak bertahun-tahun,” tegas Arman di hadapan massa aksi.
Menurut Arman, langkah ini penting agar pembangunan tidak lagi tersendat akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan.
“Jalan Lingkar Ambalau adalah urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat. Tanpa jalur darat yang layak, warga terpaksa mengandalkan jalur laut yang sangat berisiko, apalagi saat cuaca ekstrem,” ujarnya.
Arman menjelaskan Jalan Lingkar Ambalau memiliki panjang sekitar 24 km. Hingga kini, baru sekitar 10 km yang diaspal, 7 km dalam bentuk pengerasan kerikil, sementara sisa 6 km masih berupa tanah rusak parah. Padahal, sejak awal pemekaran Kabupaten Buru Selatan pada 2008, proyek ini rutin masuk dalam APBD II.
Namun, hingga 2025, progresnya nyaris tak bergerak. Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan beralasan minimnya anggaran dan sulitnya distribusi material konstruksi menjadi penghambat utama. Masyarakat, menurut Arman, menilai akar masalah sesungguhnya adalah lemahnya komitmen politik dan minimnya pengawasan publik.
“Sudah terlalu lama kami diberi janji. Pemerintah provinsi pernah bilang akan menambah anggaran di 2025, tapi kami tidak mau janji itu hanya jadi wacana kosong seperti sebelumnya,” katanya.
Selain melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku, para mahasiswa juga menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Maluku. Mereka mendesak DPRD meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah provinsi untuk segera direalisasikan.
Saat berada di gedung DPRD, para mahasiswa diizinkan masuk dan berdialog langsung dengan Ketua DPRD Maluku bersama sejumlah anggota dewan.
“Kami harap DPRD benar-benar mengawal masalah ini, bukan sekadar menerima aspirasi lalu diam,” pungkas Arman.DMS
