Mantan Kadis Kominfo Terjebak Dipusaran Kebijakan Sendiri

Ambon-Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Maluku, Ibrahim Sangadji, terjebak dalam pusaran kebijakan sendiri, akibat menggunakan uang untuk kepentingan pribadi yang diambil dari anggaran proyek grand design master plan E-Government dan penguatan jaringan web Maluku­ prov.go.id tahun 2015.

Ibrahim Sangadji, terdakwa korupsi anggaran grand design master plan E-Government dan penguatan jaringan web Maluku­prov.go.id tahun 2015, saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim yang diketuai Samsidar Nawawi, dibantu hakim anggota Christina Tetelepta dan Benhard Panjaiatan,tentang uang sesebesar Rp.160.376.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih banyak menjawab sudah lupa.

Anehnya jika ditanya seputar kebijakanya memerintahkan Bendahara Megi Lekatompesey, untuk membayarkan rekening listrik pirbadi, sumbangan untuk rekan sejawat, dan lain-lain terdakwa iIbrahim Sangadji mengakui kalau itu atas perintah dirinya.

Sedangkan jawaban kebanyakan lupa membuat majelis hakim bingung, karena perintah untuk mengeluarkan uang demi membayar hal–hal yang nilainya berfariatif satu hingga dua juta dengan mudah dijawab, sementara nilai nominal puluhan hingga ratusan juta yang dipinjamkan secara pribadi selalu dijawab lupa dan tidak tahu padahal waktu, tanggal dan hari tidak jauh.

Kasus dugaan korupsi grand design master plan E-Government dan penguatan jaringan web Maluku­ prov.go.id tahun 2015 di Dinas Kominfo Provinsi Maluku merugikan negara sebesar Rp 306.109. 000.

Sebelumnya pada sidang, Selasa (7/11), saksi ahli BPKP Perwakilan Maluku, Kilat, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang, mengakui setelah audit BPKP, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 306.109.000.

Dari hitungan kerugian negara sebesar Rp 306.109.000, terdakwa Ibrahim Sangadji menggunakan Rp 160.376.000, sementara sisanya Rp 145 juta lebih dibagi-bagikan kepada orang-orang tertentu atas perintah terdakwa.

Terkait dengan anggaran Rp.30 juta yang diserahkan kepada Bendahara PKK Provinsi Maluku, Halimah Tussaadrah Soamole, menurut Kilat, itu menyalahi prosedur, karena tidak diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetapi untuk biaya konsumsi kunjungan Menteri Kominfo pada 9 Juli 2015 lalu.

Sebelumnya, Bendahara Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Megi Lekatompessy buka-bukaan. Ia mengaku, kalau dana korupsi grand design master plan E-Government dan penguatan jaringan web Maluku-prov. go.id tahun 2015 turut mengalir ke Tim PKK sebesar Rp30.000.

Megi mengaku saat itu dirinya bersama Erny Sopalauw yang mengantarkan uang Rp30.000 tresebut ke kediaman Gubernuran Mangga Dua untuk diserahkan kepada Ketua Tm PKK, Ny Retty Assagaff.

Namun saat itu Rety Assagaff sedang sibuk maka uang tersebut diarahkan diserahkan kepada Bendahara PKK Halimah Tussaadrah Soamole.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *