Saparua, Maluku Tengah (DMS) – Masyarakat di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, menyuarakan kekecewaan terhadap pengerjaan proyek jalan provinsi yang dilakukan dengan sistem Lapen (Lapisan Penetrasi Macadam). Warga menilai kualitas pengerjaan tersebut jauh di bawah standar dibandingkan proyek jalan milik kabupaten yang menggunakan sistem Hotmix.
Kekecewaan ini salah satunya disampaikan oleh Raja Negeri Saparua, Johan Titaley, yang menyoroti perbedaan kualitas infrastruktur antara proyek jalan kabupaten dan proyek yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat terkait alasan penggunaan metode berbeda dalam pengerjaan jalan di wilayah yang sama.
“Kami masyarakat Saparua merasa kecewa. Dulu, pada tahun 2011, jalan dari Desa Saparua menuju Negeri Tiouw dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menggunakan hotmix. Tapi ketika Dinas PU Provinsi melakukan pengerjaan pada ruas yang sama tahun 2018, justru menggunakan lapen,” ungkap Raja Johan Titaley kepada wartawan di Saparua.
Ia menambahkan, kondisi yang sama kembali terjadi pada tahun 2025, di mana pengerjaan perbaikan jalan oleh pemerintah provinsi kembali menggunakan sistem lapen. Menurutnya, hal ini bukan hanya soal teknis pengerjaan, melainkan juga menyangkut rasa keadilan pembangunan antarwilayah.
“Kami tidak tahu alasan apa yang dipakai pemerintah provinsi sehingga proyek di Saparua hanya menggunakan lapen. Padahal masyarakat berharap, dengan anggaran yang lebih besar, provinsi bisa menghadirkan kualitas jalan yang lebih baik dari kabupaten,” tegas Titaley.
Warga di beberapa negeri di Saparua juga mengeluhkan kondisi jalan yang cepat rusak meski baru dikerjakan beberapa waktu lalu. Permukaan jalan yang tidak rata dan mudah terkelupas dianggap membahayakan pengendara, terutama pada musim hujan.
Salah satu warga Desa Tiouw, Marthin, menuturkan bahwa perbedaan kualitas antara hotmix dan lapen sangat terasa di lapangan.
“Kalau hotmix, jalannya lebih halus dan kuat. Tapi kalau lapen, cepat sekali rusak. Kami harap pemerintah provinsi tidak sembarangan menentukan metode pengerjaan,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, dapat memberikan penjelasan terkait dasar teknis pemilihan sistem lapen dalam proyek jalan di Saparua. Mereka juga meminta agar evaluasi terhadap kualitas proyek segera dilakukan agar dana pembangunan tidak terbuang percuma.DMS
