Mediasi Sarpin vs KY, Seperti Apa Pertemuan dengan Menteri Tedjo itu?

Jakarta -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno akhirnya bertemu dengan dua pemimpin Komisi Yudisial yang jadi tersangka kasus pencemaran nama baik, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri. Pertemuan yang seharusnya berlangsung hari ini, Kamis 23 Juli 2015 dipercepat Rabu 22 Juli 2015 siang karena Tedjo harus berangkat ke Papua.

“Menko Tedjo lebih banyak mendengarkan,” kata juru bicara KY, Imam Anshori Saleh, yang juga hadir dalam pertemuan.(baca:Menteri Tedjo Jadi Juru Damai Sarpin vs Komisi Yudisial, Syaratnya..)

Dalam pertemuan satu jam di kantor Kementerian Koordinator Polhukam tersebut, Tedjo meminta dua pemimpin KY memaparkan soal pernyataan yang kemudian dijadikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, sebagai bukti pelaporan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.(baca:Kapolri: Presiden Tak Minta Bareskrim Usut Kasus Sarpin vs KY)

Menurut Imam, kedua pemimpin menjelaskan seluruh pernyataan tersebut adalah bagian dari tugas KY dan tak menyerang pribadi Sarpin. “Kami tak tahu nantinya seperti apa, terserah Menko Polhukam saja,” kata Imam.

Sebelum bertemu dengan dua pemimpin KY, pada 15 Juli lalu, Tedjo menemui Sarpin dalam sebuah acara buka puasa bersama. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah hanya mengimbau Sarpin mencabut laporan di polisi. “Ini hak Sarpin, pemerintah tak bisa memaksa,” kata Tedjo. “Beliau (Sarpin) mau bertanya dulu ke keluarga.”(baca: Jokowi Minta Mediasi Komisioner KY vs Sarpin, Kapolri: Kalau Sarpinnya Enggak Mau Damai…)

Sarpin belum bisa dimintai konfirmasi soal hasil pembicaraan dengan keluarga saat Idul Fitri. Usaha Tempo menunggu di kantornya, Rabu 22 Juli 2015  seharian tak berbuah hasil karena Sarpin seharian berada di Mahkamah Agung dalam acara halalbihalal. “Belum kembali sejak pagi,” kata petugas PN Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Sarpin, Aldres Napitupulu, mengatakan kliennya berkukuh tetap melanjutkan proses hukum terhadap dua anggota pimpinan KY. Ia mengklaim Sarpin mengapresiasi usaha pemerintah untuk melakukan mediasi. Tapi, kata Aldres, masalah pencemaran nama baik adalah soal pribadi, tak bisa diintervensi.

“Lebih baik tempuh jalur hukum saja seperti praperadilan,” kata Aldres. “Jangan berteriak minta bantuan presiden atau eksekutif.”(baca:KY Minta Tolong Jokowi, Budi Waseso: Kok, Ketakutan?)

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso juga memastikan proses hukum terhadap Suparman dan Taufiqurrohman tetap berlanjut. Pekan ini, penyidik akan memanggil keduanya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Sesuai perintah presiden, kami lakukan pemeriksaan lanjutan sesudah Lebaran,” kata dia. TEMPO.CO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *