Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan sosial pangan beras atau bantuan sosial beras (BSB) 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Arief katakan anggaran yang masih tersedia di Bapanas masih mencukupi untuk penyaluran bantuan beras pemerintah hingga bulan Juni. Sementara untuk bulan-bulan berikutnya masih akan menunggu penyesuaian dari Kementerian Keuangan.
“Bantuan pangan ini akan dilanjutkan. Berapa kalinya, tidak full (hingga Desember). Tahun lalu juga tidak 12 bulan. Anggaran di Bapanas baru sampai Juni. Kalau ada adjustment sama Menkeu. Nanti kita ngobrol, masih ada Juni,” kata Arief, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).
Dia mengatakan durasi kelanjutan pemberian bantuan pangan beras sudah diputuskan, namun enggan menginfokannya saat ini.
“Sudah diputus, tapi nanti ya, bertambah. Berapa bulannya saya sudah tahu, tapi tidak akan 12 bulan. Pokoknya (bansos beras) dilanjutkan tapi tidak sampai 12 bulan,” ulang Arief.
Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan bantuan pangan ini. Sebab bantuan beras harus ada untuk masyarakat yang memang nanti pada waktunya akan sangat memerlukan.
“Jangan sampai 22 juta KPM tidak bisa kita bantu ini saat harga bergerak naik. Pemerintah sudah menghitung. Intinya masih ada bantuan pangan walau tidak 12 bulan,” kata Arief.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memberi sinyal kelanjutan dari bantuan pangan untuk masyarakat. Hal ini ia sampaikan ketika meninjau Gudang Bulog Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Semula, program bantuan pangan beras 10 kg berakhir pada Juni 2024.
“Saya akan melihat fiskal anggaran APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Nanti bulan Juni akan saya umumkan. Kelihatannya bisa dilanjutkan,” kata Jokowi.
Saat di Gudang Bulog Baru (GBB) Teluk Binjai, Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (1/6/2024), Jokowi mengatakan masih mengupayakan untuk berlanjutnya bantuan pangan beras 10 kg per bulan untuk bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember, namun belum bisa berjanji pasti akan cair karena masih perlu berdiskusi melihat kekuatan anggaran dari fiskal Kementerian Keuangan.
Sementara itu, untuk ketersediaan beras pemerintah, Arief katakan bahwa stok harus selalu mutlak ada, apapun kondisi alamnya seperti El Nino dan La Nina.
“Apapun, Bulog harus ada stok beras, mau ada bantuan maupun tak ada bantuan, stok harus penuh. Hari ini kita ada 1,8 juta ton beras,” kata Arief.
Indonesia pun masih bertahap memasukkan importasi dengan total 3,6 juta ton beras, yang belum semuanya masuk ke dalam negeri. Importasi harus dilakukan kalau produksi dalam negeri terbatas. Bulog ditugaskan badan pangan nasional untuk punya cadangan beras pemerintah.
“Mau panen, ataupun sedang tidak panen, Bulog diatur agar selalu punya stok harus di atas 1 juta ton,” kata Arief.DM/AC