Jakarta (DMS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan ratusan titik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T telah terpetakan untuk dibangun dapur MBG.
“Kami juga mendukung BGN untuk MBG. BGN meminta bantuan terutama di daerah 3T karena mitra-mitra swasta maunya di kota. Saya sudah sampaikan kepada Kepala BGN bermitra dengan pemda itu pemda atau sekolah tidak berpikir tentang profit,” kata Tito dalam wawancara Jejak Pradana bersama detikcom, Senin (29/9/2025).
Tito mengatakan hasil pemetaan dari tim Kemendagri saat ini telah terpetakan 806 titik di daerah 3T untuk dibangun dapur MBG. Data itu akan dieksekusi oleh Kementerian Pekerja Umum dan Badan Gizi Nasional untuk segera membangun dapur MBG bagi warga sekitar.
“Kami sudah merekap bersama Menteri PU bahkan dengan pemda lahan-lahan tanah yang bisa dibangun untuk dapur ada kriteria luasannya totalnya 806. Ini tim dari Kemendagri yang merekap semua daerah dapat 806 titik lokasi. Untuk bangun dapur kami serahkan kepada PU dan Badan Gizi,” papar Tito.
“Kementerian PU akan membangun dengan anggaran dari PU dari 264 titik kemudian BGN akan membangun 542 titik yang ini tidak dibangun oleh mitra dari swasta karena tempat ini seperti di pulau, daerah-daerah kecil di hutan dan susah dijangkau,” sambungnya.
Tito juga telah meminta pemerintah daerah dalam membuat Satgas MBG di daerah 3T tersebut. Satgas itu nantinya akan berkoordinasi dengan tim dari Badan Gizi Nasional dalam mengawasi penyaluran dan kualitas menu MBG di daerah 3T.
“Di daerah ini saya minta untuk membuat Satgas MBG tapi tetap pengambil keputusannya dari Badan Gizi. Itu yang bisa kami lakukan untuk membantu terutama di daerah MBG,” tutur Tito.
Selain MBG, Tito menyebutkan Kemendagri telah mendukung program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto lainnya, yaitu Sekolah Rakyat. Dia menyatakan saat ini ada 16 aset milik pemerintah daerah yang telah beralih fungsi menjadi gedung Sekolah Rakyat.
“Masalah Sekolah Rakyat kami menyiapkan balai latihan kerja atau tempat kantor-kantor yang idle, yang tidak digunakan pemerintah daerah, itu jadi beban untuk anggaran pemeliharaan dikonversi jadi sekolah sehingga jadi produktif. Kami sudah merekap dari semua pemda-pemda tahap 1 ini beroperasi 63 sekolah rakyat dan 16 aset dari pemda,” katanya.
Dia menambahkan, sejauh ini telah tercatat 322 aset milik pemerintah daerah yang akan disiapkan untuk bangunan Sekolah Rakyat.
“Pemda-pemda sudah ajukan sesuai dengan kriterianya lahannya luasnya ada bangunannya totalnya ada 322 kami rekap kami serahkan kepada Menteri Sosial,” pungkas Tito.DMS/DC
