Berita Ekonomi, Jakarta – Di tengah pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global, entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong akselerasi (peran) UMKM dalam perekonomian, salah satunya melalui keuangan syariah.
Keuangan syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan UMKM karena mampu memfasilitasi skema syariah (risk-sharing) yang menyetarakan, unik dan inklusif. Upaya ini akan melengkapi dan menguatkan kebijakan Pemerintah Indonesia secara umum kepada UMKM.
Guna mengelaborasi peran dan pengembangan keuangan syariah untuk UMKM, Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan The Annual Islamic Finance Conference (The AIFC) ke-6 yang dilangsungkan secara virtual pada tanggal 24-25 Agustus 2022.
Tema yang diangkat dalam AIFC ke-6 adalah “Islamic Finance Role in MSMEs Empowerment: Boosting Capability and Fostering Inclusiveness for Sustainable Future”. Konferensi ini diharapkan dapat menjaring masukan dan rekomendasi yang nyata sehingga keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar bagi sektor UMKM dan berkembang lebih pesat.
Tema AIFC kali ini sejalan juga dengan beberapa agenda prioritas Presidensi Indonesia pada forum G20, salah satunya yaitu meningkatkan inklusivitas keuangan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Oleh sebab itu, AIFC juga menjadi salah satu side event Presidensi Indonesia dalam forum G-20. AIFC diharapkan dapat mengoptimalkan peran pembiayaan syariah dalam mengembangkan perekonomian melalui dukungannya terhadap sektor-sektor tertentu, seperti UMKM, wanita dan pemuda.
Selain itu AIFC juga diharapkan berkontribusi dalam memperkuat kerangka kebijakan dan pengetahuan yang turut berpartisipasi dalam ekosistem pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah seperti inovasi teknologi dan digitalisasinya, termasuk peluang dan tantangan yang ada di dalamnya, serta peran Pemerintah dalam memfasilitasinya.
AIFC ke-6 merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Islamic Development Bank Institute (IsDB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Universitas IPB. Konferensi dan seminar diisi oleh para ahli keuangan dunia, diantaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Presiden Keuangan Islamic Development Bank Group Zamir Iqbal.
Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan kondisi UMKM yang secara empiris saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan pendanaan, termasuk akses informasi yang asimetris.
“Model atau portofolio produk keuangan syariah yang tersedia untuk UMKM, termasuk pendanaan, garansi, tabungan, transfer, dan jasa manajemen kas yang digabungkan dengan teknologi digital, berpotensi menjadi solusi karena semua informasi dapat diperoleh dengan lebih efisien dan lebih murah, serta dapat mengatasi permasalahan terkait informasi yang asimetris.” ungkap Menkeu.
Ia menambahkan bahwa memberdayakan UMKM merupakan langkah yang tepat secara moral dan strategis dalam pengembangan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, keuangan Islam memainkan peranan penting melalui penerapan prinsip transaksi yang adil dan setara.
Seluruh diskusi panel akan diisi oleh pakar dari IsDB, akademisi, Pemerintah, praktisi, serta industri, seperti Acting Director-General IRTI IsDB, Sami Al-Suwailem, Martin Godel, Kepala Kebijakan UMKM Swiss, dan Artak Robert Melkonyan selaku Senior Advisor di United Nations Development Programme dan Dr. Sayd Farook, Director of the Board DinarStandard.
AIFC ke-6 juga mengadakan Call for Paper (makalah) dari akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang berasal dari dalam dan luar negeri.
Adapun tema Call for Paper yang diadakan terbagi menjadi beberapa sub-tema, yang antara lain mencakup isu transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi halal, keuangan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta kebijakan publik. DMS
