Tangerang – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, memeriksa langsung simulasi pelaksanaan program makan siang gratis bagi pelajar tingkat pendidikan dasar hingga menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Kamis.
“Dalam agenda hari ini, kami mengamati simulasi penerapan makan siang dengan biaya sebesar Rp15.000 per porsi. Saya secara langsung meninjau setiap kelas, dan ini merupakan salah satu sekolah yang menjadi relawan untuk menyediakan makanan bagi para siswa,” ujarnya.
Beliau menyatakan, dari peninjauannya, sistem distribusi makanan sehat bagi pelajar dinilai berjalan dengan baik. Setiap paket makanan yang disiapkan mengandung gizi yang mencukupi, baik dari segi kalori maupun protein.
Seluruh menu, termasuk nasi ayam, nasi semur telur, siomay, dan gado-gado, ditawarkan dengan harga Rp15.000 per porsi.
“Kami melihat bagaimana simulasi ini dapat diterapkan di sekolah, serta bagaimana melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat dengan menjaga kualitas gizi dan kebersihan,” katanya.
Beliau menambahkan bahwa simulasi program makan siang gratis di sekolah negeri di Kabupaten Tangerang akan menjadi contoh bagi daerah lain saat program tersebut diimplementasikan.
“Karena sekolah ini menjadi relawan, kami membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi sebagai relawan. Bupati menyediakan tiga jenis sekolah di sini, yaitu perkotaan, pedesaan, dan pesisir,” tambahnya.
Program ini telah dimulai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Namun, untuk pelaksanaan simulasi ini, biaya dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui dinas pendidikan setempat.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah membahas alokasi anggaran program makan siang gratis dalam rapat Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Namun, belum ada keputusan resmi terkait skema anggaran program tersebut, sebagaimana diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hingga saat ini, pemerintah hanya memutuskan untuk terus membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025. DMS/AC
