Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan progres signifikan dalam realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hingga tanggal 1 April 2024, realisasi anggaran dari APBN telah mencapai angka mengesankan sebesar Rp4,3 triliun, menyumbang sekitar 10,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp39,6 triliun.
“Dari total pagu sebesar Rp39,6 triliun, kami telah berhasil mengalokasikan dan merealisasikan dana sebesar Rp4,3 triliun untuk pembangunan IKN,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.
Dia juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai angka fantastis sebesar Rp72,1 triliun. Tahun 2022 mengalokasikan sebesar Rp5,5 triliun, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi Rp27 triliun, dan tahun 2024 mendekati Rp40 triliun dengan alokasi sebesar Rp39,6 triliun.
Lebih rinci, Sri Mulyani memaparkan bahwa sebagian besar dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dengan Rp2,3 triliun atau 6,4 persen dari total pagu anggaran Rp36,5 triliun sudah terserap. Progres fisik pembangunan infrastruktur saat ini mencapai 13,5 persen.
Penggunaan dana APBN dalam klaster infrastruktur meliputi pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lainnya, serta Gedung Otorita IKN (OIKN). Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk proyek-proyek vital seperti pembangunan Tower Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN), infrastruktur pertahanan dan keamanan (Hankam), dan proyek infrastruktur pengendalian banjir.
Adapun klaster non-infrastruktur IKN telah menerima alokasi sebesar Rp2 triliun atau 65,5 persen dari total pagu sebesar Rp3,1 triliun. Dana ini digunakan untuk kegiatan perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, dan sosialisasi IKN, serta operasional OIKN.
“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memajukan pembangunan IKN, baik dalam infrastruktur maupun non-infrastruktur, untuk mencapai visi pembangunan masa depan yang berkelanjutan,” tambah Sri Mulyani, sambil menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan penggunaan dana sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. DMS/AC
