Berita Nasional, Jakarta – Sinyal Partai Gerindra akan bergabung ke koalisi Presiden Jokowi dianggap menguat setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, pada 8 Agustus 2019.
Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto seakan menjadi bintang di acara tersebut dengan berkali-kali disapa oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam sambutannya, Megawati bahkan menyapa secara khusus mantan calon wakil presidennya pada Pilpres 2009 itu.
Prabowo Subianto pun sebelumnya menyatakan akan menyusun gagasan di bidang ketahanan pangan dan energi untuk diajukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
Sejumlah sumber juga menyebut Partai Gerindra akan mengincar kursi Menteri Pertanian, tapi anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengklaim partainya belum bicara ihwal menteri kabinet, sehingga terlalu dini jika dikatakan bahwa sudah ada signal Gerindra akan merapat ke Jokowi.
Untuk itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo selaku politisi asal partai Golkar yang turut berada dalam koalisi pendukung Jokowi mengingatkan agar partai politik memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam penyusunan menteri di kabinet.
“Setelah pemilu presiden selesai dan dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, saat ini partai-partai pengusung saling tarik-menarik kepentingan siapa mendapat apa, dan siapa mendapat berapa kursi di kabinet,” kata Bambang Soesatyo.
Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, di satu sisi, wajar saja jika partai-partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Amin, yang telah bekerja keras bersama-sama memenangkan presiden petahana tersebut menuntut agar kursi kabinet diberikan kepada partai pemenang.
Namun, disisi lain, kata Bamsoet, ada kepentingan bangsa yang lebih besar yang harus didahulukan oleh Presiden terpilih, yakni terjaganya situasi politik nasional yang kondusif,agar rencana pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua dapat dituntaskan dengan baik.
“Kesempatan itu termasuk memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih untuk memutuskan, rekonsiliasi terbatas atau tidak. Sebaiknya, partai-partai politik termasuk Partai Gerindra dan lain-lainnya siap mengawal dan bekerja dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024,” tuturnya. DMS/Liputan6
