Wacana Pembebasan Napi Korupsi Oleh Menhukam Tuai Kontroversi

0
12
Berita Nasional
Wacana Pembebasan Napi Korupsi Oleh Menhukam Tuai Kontroversi

Berita Nasional, Jakarta  –  Wacana pembebasan narapidana korupsi yang dicetuskan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menuai kontroversi karena dinilai pro terhadap koruptor.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, berharap Yasonna tidak memberikan kemudahan dalam membebaskan narapidana korupsi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (2/4).

Diakuinya, sejauh ini Biro Hukum KPK tidak memiliki andil dalam memasukkan materi perubahan PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut.

Sehingga menurutnya,harus ada pengakajian secara matang sebelum diberlakukan perubahan aturan yang ada.

“Apabila fokus pengurangan jumlah napi untuk mengurangi wabah bahaya Covid-19 terkait kasus korupsi, maka Kemenkumham menurut kami semestinya perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka sebenarnya napi kejahatan apa yang over kapasitas di Lapas saat ini,” ujar dia.

Di satu sisi, pernyataan Ali itu justru bertentangan dengan pendapat dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sebelumnya Nurul justru menyambut positif usulan Yasonna untuk membebaskan narapidana korupsi demi mencegah penularan Covid-19.

Nurul Ghufron menilai kebijakan yang hendak diambil Yasonna dilandasi asas kemanusiaan. Narapidana, ujar dia, adalah manusia yang juga memiliki hak dan harapan untuk hidup. Namun, pria berlatar belakang akademisi itu menegaskan sambutan positif dirinya tak berarti mendukung kebijakan.

“Bukan mendukung atau tidak, ini memahami dan respons terhadap penularan virus Covid-19,” ucap dia.

Sebelumnya, Yasonna mengusulkan agar PP Nomor 99 Tahun 2012 direvisi. Kata dia, terdapat 300 narapidana korupsi berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan yang akan bebas.

“Ini sebanyak 300 orang,” kata Yasonna dalam rapat dengan DPR, Rabu (1/4). Berita Nasional radiodms.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here