Nono Sampono Gelar Halal Bi Halal Bersama Pimpinan Daerah dan Masyarakat Maluku

Ambon-Wakil Ketua I DPD-RI Nono Sampono, menggelar Halal Bi Halal bersama pimpinan daerah dan masyarakat Maluku, berlangsung di kediaman Nono Sampono Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (12/07) .

Hadir kesempatan itu Gubernur Maluku, Said Assagaff, Wakil Gubernur Zeth Sahubrua, Pangdam XVI/Pattimura Majen. TNI Doni Munardo, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Daniel Pasaribu, Sekot Ambon AG Latuheru, serta petinggi Partai, anggota DPR baik provinsi maupun Kota serta para Latupati dan masyarakat Maluku.

Wakil Ketua I DPD RI Nono sampono dalam sambutannya, mengajak semua pihak untuk menjadikan dan memanfaatkan kegiatan ini sebagai momentum menjaga kebersamaan, ketertiban, rasa kekeluargaan, kekerabatan antar pimpinan daerah dan masyarakat sehingga tercipta keharmonisan demi membangun Maluku yang lebih baik.

Pada kesempatan Halal bi Hala tersebut Legislator asal Maluku ini menyampaikan sejumlah hal yang telah diperjuangkan untuk menjadikan provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan

Menurut Nono Sampono pembahasan tentang RUU tentang Pemerintahan Daerah Wilayah Kepulauan telah selesai dibahas dalam  Porlegnas dan tinggal disahkan pada sidang Paripurna DPD RI, dalam waktu dekat ini.

Selain Perjuangan untuk menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, beberapa program lainya yang diperjuangkan yakni UU 13 Daerah Otonom Baru, Lumbung Ikan Nasional dan Blok Marsela.

Menurut Nono Sampono, walapun nama yang dipakai yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauaan, namun subtansinya tidak terjadi perubahan dari tujuan yang diinginkan bersama masyarakat Maluku.

Oleh karena itu dirinya berharap apa yang sudah diperjuangkan selama ini telah memberikan hasil bagi seluruh masyarakat Maluku,sehingga nantinya mempengaruhi penyerapan anggaran yang akan diterima oleh daerah Maluku dalam APBN.

Nono Sampono mengakui, selama ini perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sebagai provinsi kepulauan selalu terhambat, hal ini menurutnya diakibatkan pemerintah pusat yang salah dalam memberikan penilayaan tentang RUU provinsi kepulauan.

Salah satu alasan yang menjadi dasar perlunya dibahas pengusulan provinsi kepulauan adalah sebagai penyeimbang dari program Undang-Undang Desa soal penyaluran anggaran desa (ADD), yang saat ini telah berjalan,mengingat program ADD penyerapan anggaran akan tetap lebih banyak ke Indonesia bagian Barat dari pada Indonesia bagian Timur, disebabkan jumlah desa yang tidak seimbang.

Dengan disahkan  UU  Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan, maka hal akan menjadi penyeimbang dalam pembagian anggaran, dan hal itu bisa memberikan manfaat terutama dari sisi anggaran yang akan diterima oleh provinsi Maluku akan semakin besar.

Menurut Nono Sampono hal ini tercapai atas kerja keras seluruh komponen masyarakat termasuk Gubernur Maluku anggota DPRD Maluku anggota DPR RI dan DPD RI yang telah bersama-sama memperjuangkan masuknya RUU provinsi kepulauan dalam Prolegnas.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *