Jakarta (DMS) – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengajukan proposal pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok itu sejak Februari 2023.
Dalam proposal yang dibagikan Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom itu, dibeberkan simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.
Pertama, Pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru-PNG-West Papua (Jayapura). Pesawat diminta mendarat di Bandara Sentani. Pesawat diminta menunggu tim dari OPM yang menjemput Philip dari Nduga, Papua.
Kedua, polisi dan tentara Selandia Baru diminta masuk dan mengawal proses penjemputan pilot Philip bersama pesawat sipil asal Selandia Baru.
“Dalam hal poin 2 ini, jika tidak ada pesawat dari Selandia Baru, maka kami akan carter pesawat Air Nugini dari PNG,” dikutip dari proposal tersebut.
Setelahnya, dua pesawat diminta disiapkan untuk menjemput pilot, pesawat diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang akan disetujui oleh Egianus Kogoya dan pasukan. Kelompok ini adalah yang menyandera Philip.
“Setelah menjemput pilot di Ndugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura. Setelah tiba di Jayapura, langsung pindah pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Pesawat yang bawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di International Airport, Port Moresby.
Pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Nduga untuk menjemput Philip diusulkan harus orang asli Papua.
Sebby mengatakan kepastian kapan Philip dibebaskan menunggu persetujuan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru.
CNNIndonesia.com menghubungi Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Candra Kurniawan dan Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo untuk bertanya soal proposal OPM ini, namun keduanya belum merespons.
Sementara itu Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Bayu Suseno mengatakan kelompok tersebut sudah sering membuat propaganda.
Ia mewanti-wanti adanya rencana dari pengajuan proposal tersebut.
“KKB sering membuat propaganda, maka harus hati-hati, ada rencana apa di balik itu,” kata Bayu.
Sementara itu, Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz belum dapat berkomentar banyak terkait pernyataan OPM.
“Dengan perkembangan terbaru, susi Air mempertimbangkan tidak merespon dulu sambil mencermati terus perkembangannya,” kata Donal kepada CNNIndonesia.com.DMS/CC
