Berita Malteng,Masohi – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Kegiatan Rakor dan Monev berlangsung di Baileo Ir. soekarno, Masohi, Selasa (22/11) dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Maluku yang juga Duta Paretning Maluku, Widya Pratiwi Murad, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, serta Pimpinan OPD lingkup Pemda setempat serta Penjabat Ketua TP PKK Malteng, Bella Marasabessy.
Ketua TP PKK Maluku, Widya Pratiwi Murad dalam sambutanya berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tengah dapat bekerjasama mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan, dan melakukan intervensi yang tepat agar prevalensi Stunting di Maluku Tengah dapat turun sesuai target yang telah ditetapkan.
Widaya juga mengingtakan TP-PKK sebagai mitra Pemerintah perlu memaksimalkan perannya menjadi motivator dan penggerak masyarakat bersama kader Posyandu untuk melakukan pencegahan Stunting.
Menurutnya permasalahan stunting tidak bisa hanya di selesaikan melalui program gizi semata, tetapi harus terintergritasi dengan program yang lainnya.
Disebutkan intervensi gizi secara spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang di lakukan secara terkoordinir dan terpadu pada sasaran prioritas.
Hasil survei SSGI, Kementerian Kesehatan tahun 2021 prevalensi Stunting di Maluku Tengah adalah 29,8 persen. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang ada, maka Maluku Tengah merupakan kabupaten yang diharapkan menyumbangkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Dikatakan, urgensi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk peningkatan konvergensi penanganan Stunting, yang merupakan salah satu strategi nasional dalam rangka menurunkan angka Stunting khususnya pada pilar ke-3 adalah konvergensi antara pemerintah pusat, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy menyampaikan salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah stunting. Dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan bersama lintas sektor terkait.
Tim Pendamping Keluarga (TPK) diharapkan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting, termasuk mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting.
Pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini tentu tidak hanya dapat di lakukan oleh dinas tertentu, tetapi membutuhkan kolaborasi dan koordinasi semua pihak lintas sektoral.
Diakui Marasabessy, pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen yang kuat, tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting, tentunya harus ditangani secara baik, terukur, terarah dan akuntabel, melalui kerja nyata, kerja cepat dan kerja giat.
Di selasa-selasa kegiatanKetua PKK Widya Murad menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain, bantuan stimulan modal usaha bagi Dasawisma Kabupaten Malteng sebesar Rp. 8 juta, bantuan lima buah timbangan bayi digital, bantuan kewirausahaan perempuan.
Penyerahan dokumen kependudukan berupa KK, KIA, Akte Kelahiran dan KTP, penyerahan 194 karton tablet tambah darah untuk ibu hamil dan 227 karton kepada remaja puteri, bantuan KUBE Keluarga Stunting Pemprov Maluku Tahun 2022 kepada Negeri Kaloa dan Negeri Adm Marasahua,
Penyerahan bantuan lima paket bibit sayur kepada Negeri Sepa, Soahuku, Tamilouw, Trana dan Kelurahan Namaelo.
Serta penyerahan Blangko KTP Elektronik 2 ribu keping kepada Pemkab Maluku Tengah dan Dokumen Kependudukan berupa KK, Akte Kelahiran dan KIA.DMS
