Berita Maluku, Ambon – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat pengaduan pelanggaran hak atas kesejahteraan mendominasi laporan Komnas, hingga periode semester pertama 2021.
Plt Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono, kepada DMS Media Group mengakui, pengaduan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan merupakan dugaan pelanggaran hak atas keadilan, hak atas rasa aman dan politik kekerasan.
Kategori pelanggaran Hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan dan hak atas rasa aman mendominasi laporan masyarakat di Komnas .
Mimin Dwi Hartono menyebutkan, Komnas HAM juga menyoroti, pelanggaran hak untuk mendapatkan keadilan, karena banyak dilaporkan oleh masyarakat, terutama untuk hak mendapatkan keadlilan dari Kepolisian maupun Kejaksaan, termasuk hak untuk mendapatkan rasa aman.
“Ada tiga klasifikasi pelanggaran HAM, yakni hak atas kesejahteraan meliputi hak atas pekerjaan, kesejahteraan dan hak atas tanah disamping, pelanggaran politik dan kekerasan. Sedangkan hak atas keadilan adalah hak untuk mendapatkan keadilan dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta paelanggaran hak atas rasa aman” kata Hartono
Disebutkan,selain tiga persoalan besar yang diajukan masyarakat, pelanggaran kekerasan dalam rana politik juga tampil dalam muka lain, yaitu berbagai tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, baik ekonomi maupun politik.
Selain itu pelanggaran baik di bidang agraria, perburuhan, pembangunan infrastruktur, juga akses atas keadilan sejatinya adalah buah dari politik kekerasan. Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong terwujudnya situasi pelaksanaan HAM yang kondusif.
Ditambahkan, fungsi mediasi yang dimandatkan terhadap Komnas HAM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) UU tentang Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus yang berdimensi dan berpotensi melanggar HAM melalui jalur dialog dan perundingan yang setara.(DMS)
