Nuruwe, Seram Bagian Barat (DMS) – Aksi pemalangan jalan kembali melumpuhkan aktivitas warga di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kali ini, pemicu utamanya adalah sengketa lahan terkait pembangunan Batalyon TNI Kodam XV/Patimura di Desa Nuruwe.
Kepala Adat Desa Kaibobo,Wem Matinahoru, menegaskan pemalangan yang dilakukan warga Kaibobo merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan batalyon di atas tanah Tala Batai, yang menurutnya merupakan hak ulayat masyarakat Kaibobo.
“Kami sudah sampaikan langsung kepada Bupati, bahwa yang berhak penuh atas tanah itu adalah Kaibobo, bukan pihak lain. Apa yang menjadi tuntutan warga adalah hal wajar, karena tanah tersebut sah milik masyarakat Kaibobo,” tegas Matinahoru.
Dalam aksinya, warga Kaibobo juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan keras keterlibatan Negeri Kaibobo dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Batalyon TNI Kodam XV/Patimura di atas tanah Tala Bata.
Akibat aksi tersebut, akses transportasi lumpuh total. Setelah insiden di Desa Hatusua pada Selasa (23/9), pemalangan berlanjut di Desa Nuruwe hingga malam hari. Puncaknya, Kamis pagi, jalan di pertigaan menuju Desa Kaibobo kembali ditutup warga.
Sejumlah pengendara mengeluhkan dampak aksi ini terhadap rutinitas mereka.
“Setiap hari kami harus melewati jalan ini untuk bekerja. Kalau ditutup begini, aktivitas kami terganggu dan harus memutar jauh,” keluh salah satu pengendara yang terdampak.
Kini, masyarakat SBB menanti langkah nyata Polres SBB. Mereka berharap pemalangan jalan segera ditangani, fungsi jalan kembali normal, dan sengketa lahan dapat diselesaikan dengan adil tanpa mengorbankan kepentingan umum.
“Kami hanya ingin masalah ini cepat diselesaikan. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban,” ujar seorang warga Nuruwe.DMS
