Berita Ambon – Pembangunan Flyover pesisir Mardika-Tantui, salah satu opsi yang dipilih Pemerintah Kota Ambon, sebagai solusi mengatasi kemacetan kendaraan dibanding membangun tiga underpass di Jalan Jenderal Sudirman.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulete mengatakan, pertimbangan pembangunan flayover mengingat setiap tahunya jumlah kendaraan terus bertambah, tidak sebanding dengan kapasitas jalan di Kota Ambon yang staknan tidak mengalami penambahan.
Diakui lima tahun terkahir ini, jumlah kendaraan bertambah cukup signifikan. Rata-rata dalam setahun terjadi penambahan 10 % hal ini sangat tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada.
Berdarsakan data Dispenda Provinsi Maluku saat ini jumlah kendaraan di kota Ambon tercatat untuk roda empat sebanyak 40.800 unit, roda dua 111.000 unit, belum termasuk akses kendaraan dari tiga Kabupaten di Pulau Seram, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur
Dikatakan Robby Sapulette solusi alternatif pembangunan Flyover dipilih Pemerintah Kota Ambon berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun Bidang Perhubungan Darat di Ambon, tanpa mengabaikan pembangunan tiga underpass di Jalan Jenderal Sudirman sebagai tambahan.
Flyover tersebut rencananya dibangun dari Mardika ke Batu Merah atau Mardika ke Tantui.
Insert Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Robby Sapulette
Menurutnya, untuk merealisasikan underpass maupun flyover, Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Balai Jalan hingga ke Kementerian, terkhusus pembangunan Flyover Mardika.
Khusus untuk flyover Mardika – Tantui disebutkan perlu kajian Feasibilty Study juga Engineering Desain termasuk analisa dampak lingkungan ( Amdal) .
Hasil kajian perlu disiapkan sebelum disampaikan kepada BPJN dan Pemprov Maluku untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( PUPR) di Jakarta.
Sebelumnya, kegiatan Forum Diskusi Group (FGD) Bidang Perhubungan Darat mengusung tema “Evaluasi Sarana Prasarana Jalan untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kendaraan di Kota Ambon” digelar, Selasa (18/07).
FGD tersebut dihadiri Kapolda Maluku, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Maluku, Balai Jalan Nasional IX Maluku, Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, dan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease serta Pemerintah Kota Ambon.
Pembahasan utama dalam kegiatan diskusi tersebut terkait Evaluasi Sararna Prasarana Jalan untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kendaraan di Kota Ambon. Pasalnya, Kota Ambon semakin hari semakin padat kendaraan.DMS
