Pembangunan Infrastruktur Belum Menjadi Prioritas Pemda se-Maluku

Ambon-Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum mandiri dalam membiayai belanja belanjanya, dengan rasio PAD terhadap pendapatan daerah selama lima tahun terakhir  sebesar 7,7 % atau rendah.

Belanja cenderung mengalami kenaikan, namun rasio belanja modal terhadap belanja masih dibawah 30%. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas Pemda se-Maluku.

Jika dilihat dari tren rasio belanja modal terhadap total belanja, rata-rata 27,08 %  pada tahun anggaran 2016. sementara kenaikan rata-rata rasio belanja modal Pemda sejak 2012-2016 hanya 7,68 % .

Kendati demikian dari data yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Maluku menunjukan, setidaknya dari 12 Pemda, empat Kabupaten berani menurunkan belanja modal yakni Kabupaten Maluku Tengah,  Maluku Tenggara Barat (MTD), Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.

Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Ade Iwan Ruswana menyebutkan, rasio belanja sejak 2012 cenderung turun 16, 5 %, namun untuk kota Ambon tahun 2016 , rasio belanja pegawai masih di level 57, 28%.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Ade Iwan Ruswana

Dari tren rasio belanja pegawai  terhadap total belanja rata-rata 32,40%  pada tahun anggaran 2016. Tren Belanja Pegawai Provinsi Maluku tahun 2015 dari 20,64% turun diangka 18,66 %, Kota Ambon 61,10 % ke angka 57,28 %, Kota Tual 26,42% turun menjadi 24,22%, selanjutnya Buru 38,04% ke 33,22 %, Buru Selatan 22,59% turun menjadi 20,46%.

Maluku Tengah 53,44% turun di level 47,18%, Maluku Barat Daya dari 30,10% menjadi 27,56%, Aru 37,00% menjadi 23,42%,sementara  Maluku Tenggara dari 40,91% menjadi 35, 08 %.

Demikian halnya dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari 35,80% menjadi 34,74%, Seram Bagian Barat 42,31% turun menjadi 39,35%, Seram Bagian Timur 34,63% menjadi 27,66%.DMS    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *