Pemda Diminta Kembalikan Exsistensi Masyarakat Hukum Adat

penetapan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada sebelumnya

Ambon-DPRD Maluku mendesak Pemerintah Daerah,  segera mengembalikan exsistensi masyarakat hukum adat pada marwahnya masing-masing.

Anggota Komisi A DPRD Maluku Herman Hattu, menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah  (Ranperda) tentang penataan desa dan desa adat, yang dibuat oleh pemerintah daerah terindikasi adanya pengesampingan negeri adat , dan berlawanan dengan Perda nomor 14 tahun 2005 tentang penetapan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada sebelumnya.

Rencana membuat kembali Perda oleh Pemerintah Daerah setempat dinilai akan tumpang tindih dengan Perda sebelumnya.

Hatu menyarankan agar dalam pembuatan Perda harus berorientasi pada apa yang menjadi kemauan masyarakat sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2012, tentang sistim perundang-undangan , stekholder dalam hal ini masyarakat harus dimintai pendapat.

Ia mencontohkan, beberapa  persoalan desa adat di Maluku Tengah tepatnya di Desa Rumaolat, yang dulunya merupakan desa adat, namun akibat managemen pemerintahan di Maluku Tengah yang diberlakukan mengakibatkan desa adat tersebut beruba menjadi desa, dan saat ini telah menjadi dusun.

Hal ini mengakibatkan aksistensi hukum adat tersebut hilang, termasuk hak-hak untuk mendapatkan anggaran dana desa  karena telah berubah menjadi dusun, termasuk juga hak ulayat adat hilang.

Hal ini dirasakan sangat merugikan masyarakat yang berada pada desa tersebut untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Herman Hattu, meminta, Perda yang dibuat pada Tingkat Provinsi tidak sekedar sebagai Perda payung untuk menjadi rujukan dalam pembentukan Perda pada tingkat kabupaten/kota, tetapi Perda yang benar-benar dapat mengakomudir seluruh kepentingan masyarakat.DMS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *