Jakarta (DMS) – Pemerintah mengimbau para investor untuk memperluas jaringan gedung bioskop ke wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas tersebut, khususnya di daerah pedesaan dan kabupaten.
“Kita mendorong semua investor untuk lebih yakin membuka bioskop di kabupaten dan kota yang belum memiliki fasilitas ini,” ujar Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, dalam konferensi pers di Kemenko PMK, Jakarta, Senin.
Giring menjelaskan bahwa film-film Indonesia semakin mendominasi layar bioskop. Saat ini, sekitar 60 persen dari total penonton adalah penikmat film karya sineas lokal. Ia optimis bahwa jumlah penonton film Indonesia dapat mencapai 75 juta pada akhir tahun 2024, baik dari bioskop maupun platform daring.
Menurut data, jumlah penonton film Indonesia hingga 3 November 2024 mencapai 68,95 juta, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah perfilman nasional sejak 98 tahun lalu. Melihat potensi besar tersebut, pemerintah berharap investor dapat membuka bioskop di daerah-daerah yang belum terjangkau.
“Itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itu, kita terus mendorong investor untuk memperluas jangkauan mereka,” tambah Giring.
Ia juga mengungkapkan bahwa diskusi dengan sejumlah pelaku industri bioskop besar telah menunjukkan respons positif. “Kami berharap jumlah bioskop akan terus bertambah,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan dukungan penuh untuk inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap mengkoordinasikan upaya pemerintah daerah, termasuk penyediaan infrastruktur dan dukungan keuangan melalui Kemendagri.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem perfilman Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.
“Film Indonesia kini telah menjadi ‘tuan di negeri sendiri’. Masyarakat menerima dan mencintai karya-karya sineas lokal, dan potensinya untuk mendunia sangat besar,” kata Fadli.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan berupa anggaran, seperti dana khusus perfilman, terutama untuk karya bertema kebangsaan, anak-anak, dan seni yang membutuhkan perhatian lebih.
Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap hiburan berkualitas sekaligus mendorong kemajuan industri perfilman nasional.DMS/AC
