Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengumumkan peluncuran resmi aplikasi inovatif berbasis web, Dasbor Desa, pada hari Selasa. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan akses mudah terhadap informasi dan data terkini yang berkaitan dengan perkembangan pembangunan di wilayah perdesaan.
Dalam acara peluncuran di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Sorni Paskah Daeli, menjelaskan bahwa Dasbor Desa didesain sebagai sebuah platform web yang menyediakan data yang akurat dan terintegrasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas, koordinasi, serta pengendalian kebijakan pembangunan di wilayah desa.
Aplikasi Dasbor Desa merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Sorni menegaskan pentingnya keselarasan data antarinstansi yang terlibat dalam upaya pembangunan desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ia menambahkan bahwa kerja sama efektif antar kementerian/lembaga yang terlibat sangat diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan kelancaran pembangunan desa sejalan dengan visi misi pembangunan berkelanjutan.
Beliau juga menyoroti peran penting desa dalam masa depan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah desa. Sorni menekankan bahwa selama sembilan tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp538 triliun untuk pembangunan desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa Dasbor Desa bertujuan untuk memastikan data yang ada dapat dijadikan dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Dia menekankan bahwa Dasbor Desa didukung oleh data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk OM-SPAN Kementerian Keuangan, Sistem Konsolidasi Siskeudes Kementerian Dalam Negeri, serta Monev Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Muhadjir berharap bahwa keberadaan Dasbor Desa akan mempermudah pengawasan dan pengendalian pembangunan di setiap desa di seluruh Indonesia, karena dapat memantau data secara real-time. Dengan demikian, diharapkan bahwa pembangunan di wilayah desa dapat berjalan lebih terarah dan terukur. DMS
