Berita Malteng, Masohi – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah (Malteng), Muhamat Marasabessy, membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pengelolaan Dana BOS, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dan Rapat TP-PKK di Baileu Soekarno, Masohi, Kamis (23/02).
Penjabat Bupati dalam sambutanya Rakornis dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten hingga ke desa di Kabupaten Malteng dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dikatakan kegiatan ini merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman para pembina negeri di tingkat kecamatan, dan para Kepala Pemerintah Negeri.
Melalui Rakornis ini diharapkan tercipta kesamaan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama terkait kegiatan pencegahan stunting ini.
Rakornis ini sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Program serta Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selama ini sudah dijalankan
Pada kesmepatan itu marasabessy juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Pemerintahan Negeri, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas atas seluruh pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam melaksankan tugas dan tanggung jawab yang diemban selam ini.
Rakornis tersebut di hadiri, Forkopimda Malteng, Ketua TP-PKK Malteng, Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Sekda Malteng, Staf Ahli, Asisten, dan pimpinan OPD Pemda Malteng, Direktur Pasca Sarjana Unpatti Ambon, serta sejumlah tamu dan undangan lainya.
Sementara peserta rapat, yakni seluruh kepala pemerintahan negeri di Malteng, perwakilan TP-PKK, seluruh Kepala Kecamatan, seluruh pimpinan puskesmas, dan Kepala sekolah dasar SD serta SMP se Kabupaten Malteng.
Sebelum arahan Pj Bupati Malteng, Kapolres Malteng, Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Dandim 1502 Masohi, dan Kejari Masohi, serta Ketua DPRD Malteng, secara bergilir diberikan kesempatan menyampaikan arahan. Kapolres Malteng.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, serta Dandim 1502 Masohi menyampaikan terkait persoalan keamanan. Sementara Kajari menyampaikan terkait persoalan Pengelolaan Dana BOS dan AD serta ADD. Sedangkan Ketua DPRD Malteng, memaparkan soal fungsi dan kewenangan lembaga politik DMS.
