Pemkot Ambon bagikan dana ADD Rp. 1,4 miliar untuk 30 desa dalam kota Ambon

AMBON-Sekertaris kota Ambon, A.G Lathureu, Jumat siang, di ruang rapat, lantai II kantor walikota Ambon, membagikan dana ADD Rp. 1,4 miliar  bagi 30 desa-negeri dikota Ambon.

Pemberian dana ADD ini dihadiri oleh seluruh kepala desa maupun raja di kota Ambon. Menurut Latuheru, pemberian dana ADD berdasarkan undang undang No. 32 tahun 2004 tentang  pemerintahan daerah. Daerah memiliki kewenangan menentukan kebijakan kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan.

peningkatan prasarana, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya penguatan desa termasuk pemberdayaan masyarakat desa, lebih dikedepankan lagi dengan diterbitkannya undang undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan berbagai peraturan pendukungnya antara lain,  peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang No 6 thun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN).

Sehubungan dengan itu dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesehjahteraan masyarakat,desa mempunyai hak memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.dan bagian dari dana perimbangn keungan pusat yang diterima oleh daerah berupa alokasi danadesa (ADD) bagi desa/negeri.

Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa/negeri untuk menyelenggarakan otonomiNya, agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekargaman, partisapasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa/negeri masing-masing.

Pada tahun 2014 ini pemerintah kota  Ambon sesuai  keputusan Walikota Ambon NO. 44 tahun 2014 telah mengalokasikan dana sebesar RP.1.400.000.000 bagi 30 desa/negeri penerima ADD.

Dana ini di programkan 70% bagi pembangunan fisik dan 30% bagi pelayanan pemerintahan dan penguatan kelembagaan desa/negeri.

Peruntukan ADD tersebut harus menjadi komitmen serius dari perangkat desa/negeri, karena kemajuan dan kesejahteraan desa/negeri tidak asaja diukur dengan fasilitas, sarana dan prasarana fisik yang terbangun, namun juga memberikan porsi yang sama besar untuk pembangunan manusia, khususnya penguatan kelembagaan desa/negeri, pelayanan pemerintah dan pemberdayaan perempuan.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *