Berita Papua, Jayapura – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan aman, damai, dan berkualitas. Upaya ini akan dilakukan dengan terus berkoordinasi bersama TNI-Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jayapura.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, menjelaskan bahwa pihaknya berprinsip netral dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu yang aman. Dia menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi dengan penyelenggara dan peserta pemilu secara profesional untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan demokrasi yang bermartabat dan berkualitas di Kota Jayapura.
Frans Pekey menambahkan, Pemerintah Kota Jayapura memberikan dukungan dalam bentuk anggaran, termasuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU dan Bawaslu Kota Jayapura, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilu.
Dia juga mengajak kepala distrik dan kelurahan untuk menyediakan tempat khusus bagi petugas pemilu dan fasilitas pendukung, seperti kontrak atau penyewaan logistik pemilu. Hal ini dianggap sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, dan instansi terkait diharapkan terus melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Dean Mackbon, menekankan upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang pemilu 2024. Langkah-langkah termasuk pembentukan posko pengamanan. Dia berharap agar sinergi antara kepolisian dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) berjalan dengan baik.
Selain itu, kepolisian telah melaksanakan Operasi Mantap Brata di setiap polsek dan melakukan patroli secara terus-menerus di beberapa distrik yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Mackbon juga menjelaskan bahwa ada beberapa pihak lain seperti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), Bawaslu, dan kejaksaan yang bertugas untuk mengevaluasi pelanggaran aturan pemilu.
Dia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang netralitas TNI dan Polri dalam proses pemilu dan bahwa mereka siap untuk mengamankan Pemilu serentak 2024. DMS-AC
